RUU Konflik Sosial: TNI Masuk Barak Agar Rakyat Sipil Tenang dan Tentram

Standard

Saya ingin bertanya. Pernahkah Anda melihat tentara menjaga perusahaan atau gudang-gudang atau di lokasi pembangunan proyek gedung? Pernahkah Anda melihat tentara mengamankan sebuah demontrasi? Pernahkah Anda melihat tentara mengatur lalu lintas?

Hal seperti itu tidak akan Anda lihat nanti. Saat ini anggota dewan di DPR pusat (DPR-RI) tengah menyusun Rancangan Undang-undang Konflik Sosial (RUU KS). RUU tersebut adalah gagasan dari Komisi Hukum DPR. Undang-undang itu dibuat berlatar belakang selama kurun waktu 13 tahun reformasi banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam sebuah konflik antar sipil di dalam negeri. Konflik itu diamankan oleh militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI begitu menonjol dalam sebuah operasi pengamanan sipil. Padahal tugas pengamanan sipil merupakan tugas Polisi Republik Indonesia (Polri). Dalam undang-undang soal keamanan negara tercantum batasan peranan TNI dan Polri. Yang menonjol adalah TNI bertugas mengamankan negara dari ancaman kemanan dari luar negeri. Di antaranya menjaga perbatasan darat, laut dan udara. Polri bertugas mengamankan negara dari ancaman keamanan dari/kepada sipil (warga negara). Di antaranya soal stabilitas dan tata tertib nasional.

Namun semasa rezim Presiden Soeharto, peran TNI diperluas (secara tak tertulis) dalam berpolitik. Misal saja, semasa tahun 80-90an ada istilah ‘ABRI masuk desa’. Program itu membuka peran tentara untuk ‘membangun dan mengendalikan negara’. Tentu itu bertolak belakang. Makanya saat ini ada seorang gubernur atau bahkan kepala desa seorang pensiunan tentara. Saat itu masih beranggapan jika kepala pemeerintahan dipegang oleh tentara, maka stabilitas akan aman. Itu keliru, lihat saja yang terjadi di Papua. LSM KontraS banyak membidik pelanggaran Hak Azazi Manusia dilakukan oleh tentara.

Belum lama ini Komisi Hukum DPR melakukan studi banding ke Swedia. Saya berbincang dengan anggota Komisi Hukum Eva Kusuma Sundari soal hasil kunjungan itu meliputi apa hasil studi banding itu.

Kata Eva, dirinya berada di Swedia selama 4 hari. Selama itu ia bertemu dengan pihak kementerian Integrasi dan duta besar HAM dari kementerian luar negeri Swedia. Dalam diskusi itu, Eva juga bertemu dengan 7 pihak yang mewakili parlemen Swedia. Di antaranya wakil ketua parlemen, komisi hukum dan HAM, komisi luar negeri, konstitusi, kaukus pro minoritas dan sekjen parlemen Swedia.

Swedia menekankan upaya maksimal pada “pencegahan konflik” dengan memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi HAM. Selain itu seluruh produk hukum dan kebijakan Pemerintah Swedia harus mengintegrasikan perspektif HAM. Maka penegakkan hukum yang netral dan independen menjadi faktor kunci.

Maka kemudian hal yang wajar di Swedia, jika kemudian budaya hukum anti diskriminasi ataupun eksklusi menjadi dihayati menyeluruh di pemerintahan maupun masyarakat.

Di Swedia, lanjut Eva, militer dilarang mencampuri urusan keamanan masyarakat, sehing ga polisi-lah aktor utama penanganan konflik sosial. Polisi sepenuhnya di bawah kendali sipil sehingga ditempatkan di bawah Kementrian Justice dan HAM (Kejaksaan Agung).

Melihat apa yang disusun oleh Swedia dalam mengatur keamanan negaranya, RUU KS paling tidak perlu mencantumkan poin-poin penting seperti asas kekeluargaan, gotong royong, toleransi, HAM, dan pro konsensus. Bukankah itu juga ‘darah daging’ budaya Indonesia. Jadi tepat. Ada juga peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian harus menjadi aktor utama penanganan konflik, sebelum peran pengadilan dalam upaya akhir.

Peraturan soal penanganan konflik sosial seperti itu sebenarnya sudah dipakai negara-negara maju seperti Eropa (eks Eropa Timur dan Rusia). Bahkan itu dipakai untuk masuk EU. Pertahanan diurus oleh militer (NATO), namun tetap dalam pengawasan badan HAM PBB.

Ehm… Satu lagi, akibat TNI banyak berpolitik dan main mata dengan urusan bisnis, lihat saja patok perbatasan Kalimantan dengan Malaysia banyak yang bergeser. Tentunya wilayah Malaysia terus bertambah luas puluhan kilometer. Ini akibatnya TNI lalai menjaga keamanan negara, kalau begini sepertinya mudah saja negara Barat atau bahkan Belanda dan Jepang melakukan agresi militer kembali.

One response »

  1. Soal TNI yang diturunkan untuk mengatasi konflik (Papua, Aceh, Timor-Timur dsb), kata ‘babeh’ buat ajang latihan biar skill tetap terasah dan pihak luar segan sama SF kita. Makanya konflik dipelihara. Katanya lho…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s