Papua (Lagi): Tombak, Panah, dan Parang Bukan Simbol Perlawanan

Standard

Baru-baru ini saya mendapatkan tugas meliput di Papua untuk memproduksi feature SAGA KBR68H. Namun saya menolaknya dengan beberapa pertimbangan, salah satunya ketidaksiapan materi produksi dan perencanaan.

Masalah di Papua memang saya ikuti sejak menjadi Jurnalis di KBR68H, radio Jaringan ini memang sangat konsen dengan isu-isu di pedalaman seperti yang terjadi di Papua. Sebelumnya Aceh, karenanya sebelum 2004 Aceh juga ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer dengan permasalahan Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang Papua dengan Organisasi Papua Merdeka.

Yang harus digaris bawahi adalah tidak semua rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia. Yang ingin melepas adalah orang-orang yang tergabung dalam OPM. Mengapa OPM ingin merdeka?

Menurut berbagai sumber hanya satu alasannya, Papua tidak mendapatkan keadilan merata sebagai bagian dari Indonesia. Keadilan itu berupa keadilan ekonomi, pembangunan, hukum, HAM, pendidikan, bahkan hak untuk menikmati alamnya. Jika ada yang bilang Papua itu kaya, iya benar. Buktinya alam Papua yang masih ‘perawan’ dan belum terjamah. Potensi alam termahal dan tereksotis, itu kata teman saya yang sudah pernah ke sana.

Namun, pembangunan Papua memang bukan hanya membutuhkan dana melimpah, tapi komitmen, keseriusan dan keinginan dari pemerintah pemegang kebijakan. Kita lihat saja di jalam kolonial Belanda, Bandung, Bogor, atau Yogyakarta dibangun. Padahal untuk mengakses daerah itu harus melewati gundukan gunung dan perjalanan berliku. Bagaimana bisa? Yah itu menggunakan komitmen dan niat untuk membangun. Begitu juga soal Papua.

Saya pernah berbincang dengan seorang peneliti dari Setara Institut dalam sebuah wawancara. Saat ini Papua membutuhkan solusi, bukan janji. Sayangnya pemerintah setengah hati dalam menangani Papua.

Okay, sudah ada upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk di Papua. Tapi langkah itu tidak didorong dengan perubahan stigma masyarakat. Pemerintah masih memandang Papua adalah daerah konflik. Maka itu ditempatkanlah tentara dan penambahan personel Brimob sebanyak ratusan pasukan.

Bukannya mengamankan, justru masyarakat setempat resah dan gelisah. Mereka menuding, aparat keamanan di sana justru mengacaukan dan bermain proyek ‘gelap’. Ujung-ujungnya uang dan kekuasaan.

Salah satu pengakuan itu dikatakan Dewan Adat kabupaten Paniyai John Gobai. John bersama teman-temannya dari Papua dan mahasiswa Papua yang berkuliah di Jakarta mengadu ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM). Mereka mengeluhkan sikap personel kepolisian yang didatangkan dari luar Papua bersikap sewenang-wenang. Bahkan merusak rumah warga setempat dan mengambil alat-alat perkakas pertanian.

“Rasa takut oleh masyarakat Dagouto (kawasan yang terletak di pinggir Danau Paniai) tersebut semakin ditambah oleh pemeriksaan dari rumah ke rumah oleh pasukan Brimob yang pada akhirnya mereka mengambil dan menempati dua buah rumah, yaitu balai Desa Gagouto dan rumah milik Gereja GKII,” begitu cerita John.

Lanjut John, alasan Brimob hanya satu, mencari anggota OPM. Lantas John menjawab dengan lantang, “kami ini masyarakat biasa, kami bukan gerakan sparatis.”

Kehidupan warga setempat mendadak berubah, ada yang mengungsi karena cemas dengan sweeping, ada juga yang bertahan. John mengira, ini adalah pelanggaran HAM berat karena merampas hak orang lain tanpa bukti jelas.

John pun dengan tegas mewakili warga Paniai, menginginkan tentara dan Brimob untuk keluar dari Papua. Mereka hanya bisa menciptakan suasana mencekam dan penuh dengan alam peperangan. Padahal Papua damai, begitu katanya.

Tombak, Panah, dan Pedang bukan simbol perlawanan

John dalam sebuah obrolan santai berkata tentang kebudayaan Papua yang terkesan anarkis. Menari dengan membawa panah, parang dan tombak, itu bukan simbol perlawanan. “Memang begitulah budaya Papua, itu perlengkapan orang papua sehari-hari untuk berburu,” kata John.

Pernah suatu kali ada seorang Papua membawa panah, saat itu dihampiri oleh Polisi, dan suasana mencekam sempat terjadi. Dikira seorang Papua itu ingin berkelahi. “Itu untuk berburu babi,” tegasnya.

Maka itu, dalam penutup obrolan, pemerintah dan rakyat Indonesia harus melihat Papua dengan pendekatan hati, dengan mengenal budayanya, bahkan karakter alamnya. Papua hanya butuh satu, yaitu keadilan sebagai bagian dari Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s