Kemerdekaan Papua

Standard

Pukul 01.55 dinihari WIT di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 tahun. Di wilayah dua kampung di Kabupaten Paniai, Papua yaitu Pagepota dan Uwibutu suasana mencekam. Bunyi rentetan tembakan terus terdengar. Ternyata tembakan itu berasal dari senjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tentara daerah militer XVII Cenderawasih.

Aksi baku tembak terus berlangsung sepanjang dinihari, namun sempat berhenti beberapa jam. Aksi bakutembak kembali terjadi pada pukul 05.00 sampai 07.00 WIT. Baku tembak itu pun terjadi di lapangan Soeharto, Paniai saat masyarakat setempat tengah upacara pengibaran bendera. Saat itu Papua mencekam, namun untungnya tidak ada korban jiwa. Saat itu akses keluar ataupun masuk ke daerah Paniai ditutup sementara oleh aparat kemanan.

Sebenarnya aksi OPM sudah berlangsung sejak 1 Agustus 2011. Saat itu tim gabungan TNI dan Polri tengah mencari tokoh OPM yang bersembunyi di Hutan Jayapura. Dalam aksi penyerangan itu menewaskan 3 pria dan 1 wanita.

Beberapa analis berpendapat aksi Organisasi Papua Merdeka yang ingin mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah sebuah bentuk perhatian. OPM ingin dunia bisa melihat bahwa OPM masih ada dan ingin terus merdeka dan berdiri sendiri di tanah Papua. Momentum 17 Agustus OPM pakai sebagai ‘hari pembalasan’.

Sejak tahun 1982 OPM memang sudah mencari perahatian masyarakat internasional lewat PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, bahkan ASEAN. Mereka ingin Papua Barat merdeka terlepas dari NKRI. Alasannya OPM menganggap pecahnya Irian Jaya menjadi Papua dan Papua Barat adalah bentuk perjanjian dengan Belanda. Papua Barat tidak ada hubungan sejarah dengan kemerdekaan Indonesia.

Apa yang terjadi di Papua Barat menunjukkan kalau Indonesia saat ini belum merdeka secara utuh. Kemarin lalu Aceh yang berusaha untuk lepas dengan Gerakan Aceh Merdeka, sekarang Papua Barat. Sepertinya memang Indonesia harus memandang Papua dari sisi putih, bukan hitam dan status ‘pemberontak. Menyelesaikan aksi sparatis sebenarnya sudah berhasil di Tanah Serambi Mekah Aceh. Itu dilakukan dengan cara damai, memberikan ruang untuk rakyat Aceh dan penguasa Aceh berkuasa penuh atas pemerintahan. Alhasil ada partai lokal dan pemilihan umum Aceh yang diinginkan masyarakatnya.

Tentu itu bisa dilakukan dengan Papua dan Papua Barat. Mereka hanya ingin pembangunan yang merata saja. Presiden SBY pun mengatakan hal demikian pada pidato kenegaraan di DPR sehari sebelum hari kemerdekaan. Katanya, gangguan keamanan yang masih terjadi di Papua, tidak lepas dari masalah pelaksanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. “Perlu pendekatan yang berbeda terhadap Papua yang sangat kompleks, agar program peningkatan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud,” begitu katanya.

Presiden harus membuat kebijakan – jangan hanya kebijakan wacana saja – yang memberikan kemerdekaan penuh terhadap rakyatnya. Sudah saatmya pemerintah tidak hanya memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa atau di kota terdekat dengan Ibukota Negara Jakarta. Papua yang jauh di sana pun butuh dibangun. Jangan sampai terlambat sebelum nasib Papua yang kayaraya sumberdaya Alam dan keindahan lepas dari Indonesia dan dikuasai negara barat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s