Dari Jalanan Sampai Pengadilan Bisa ‘Berdamai’

Standard

Saya begitu terkejut saat mendengar di pengadilan juga bisa berdamai saat ingin melaksanakan sidang tilang. Saya begitu penasaran dengan modus ‘damai’ saat tilang. Saya pun mencoba masuk ke kawasan persidangan tilang.

Waktu beberapa bulan lalu, saya sengaja tidak memakai helm dan melepas kaca spion motor. Saya pun berjalan ke daerah Cikokol kawasan Tangerang. Tanpa membunyikan peluit polisi memberhentikan saya.

“Siang, bisa diperlihatkan surat-suratnya,” sapa khas polisi gendut berkacamata.

Saya pun memberikan SIM dan STNK.

“Anda tahu kalau naik motor itu harus pakai helm? Silahkan ikut saya ke Pos,” ajak polisi itu dan langsung berjalan ke Pos buatan di pinggir jalan.

Saya hanya diam dan menunggu surat tilang merah polisi itu. Dengan wajah polos saya menunggu. Selama itu si polisi terus mengoceh dengan maksud memberikan tahu peraturan lalu lintas sambil mencatat surat tilang saya. Sampai pada saat dia (mungkin) lelah, si polisi bertanya.

“Mau diteruskan ke pengadilan atau sampai sini saja,” ajak ‘damai’ si polisi.

“Kepengadilan aja pak,” ujar saya.

“Benar kamu? Kalau di pengadilan harus nunggu lagi. Kalau mau cepat, ya saya Bantu,” kata polisi itu dengan nada suara agak melas dan wajah terkejut.

“Benar pak,” kata saya.

Akhirnya dia memberikan surat tilang dan menyuruh saya melihat jadwal sidang esok hari.

KEESOKAN HARINYA
Pagi-pagi saya dating ke Polres Tangerang, dan langsung kebagian tilang. Di sana saya bertemu polisi wanita.

“Bu saya mau lihat jadwal sidang, ini surat tilang saya,” sapa basa-basi saya seraya memberikan surat tilang itu.

“Oh, ini 2 minggu lagi. Memang nggak terlalu lama? Sidang di sini juga bisa kok. Lebih cepat lagi,” katanya. Maksudnya adalah ‘damai’ juga, tapi di kantor. “Kalau sidang di sini barat administrasi 50 rubu aja. SIM kamu biasa kembali langsung, daripada cape-cape ke pengadilan,” lanjutnya.

“Ehm, saya sidang aja deh bu,” pilihan saya.

“Yeh kamu dibantu kok nggak mau. Ya sudah, nih datang minggu depan jam 9 ke pengadilan Tangerang. Pakai baju rapih,” suruhnya dengan wajah jengkel karena saya tidak mau memberikan uang.

DUA MINGGU KEMUDIAN
Saya mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang. Begitu masuk, saya langsung mencari bagian pendaftaran sidang. Kebetulan saya sudah tahu sebelumnya. Banyak sekali orang-orang yang ingin sidang, mereka menunggu di kursi-kursi depan ruang sidang. Kebetulan ruang sidang tilang terpisah dari gedung sidang utama, tepatnya ada di sebelah kanan gedung utama.

Saya langsung menghampiri seorang petugas pengadilan,

“pak, ruang pendaftaran sidang tilang di mana ya?” tanya saya.

“Coba saya lihat surat tilang dari polisi. Coba mas ke ruang sebelah humas ya. Disana ada bacaan ruangan bagian tilang,” saran petugas itu.

Saya menyusuri pengadilan, dan akhirnya ketemu. Tapi tidak ada yang menungguinya, saya pun balik ke petugas itu.

“Pak, disana nggak ada orang,” kata saya.

“Oh, mas ke gang di kana pengadilan aja. Terus disana ada loket, kasih aja kertasnya,” saran si petugas pengadilan.

Saya pun mulai mencium ketidak beresan, tapi saya menurutinya. Setelah sampai ke tempat yang dimaksud si petugas, saya benar-benar terkejut. Tempat yang di beritahu adalah bukan loket. Melainkan jendela sebuah ruangan yang difungsikan sebagai loket. Loketnya tentu bukan loket resmi. Ada dua orang perugas pengadilan yang meminta surat sidang tilang dan memberikan 2 pilihan, ma uterus sidang, atau membayar biaya perkara saja agar lebih cepat. Biaya perkara yang dimaksud adalah biaya ‘damai’ sebesar Rp50.000.

Ternyata ‘beramai’ dudah menjadi budaya dan bisnis yang menjanjikan di kubu aparat pemerintahan ataupun keamanan. Ini yang membuat saya semakin apatis dan tidak percaya dengan birokrasi pemerintahan dan peran polisi dalam membantu rakyat.

Tetap saja, rakyat ditipu.

2 responses »

  1. hhhmm..
    sebetulnya mau sidang juga ngga akan seperti sidang di pelem2 bro.. cuman disuruh bayar denda saja yang nilainya ngga lebih dari 40 rebu kalo ngga salah..
    tapi ga tau deh belum pernah nyoba sendiri sih disidang tilang..

  2. memang seperti itulah kondisi birokrasi di negara kita. Aparat yg seharusnya mengayomi masyarakat malah menggiring ke arah tabiat kolusif/koruptif. Mereka digaji dari uang rakyat untuk melindungi dan melayani rakyat, tapi malah “memeras” rakyat. Mungkin hanya satu dua masyarakat yg menolak “damai”. Jadi,itu sudah menggambarkan bahwa hanya satu dua yg menolak kolusif. Jadi,negara,bangsa ini lekat oleh budaya kolusif/korupsi. Sungguh menyedihkan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s