Trotoar Itu Hak Pejalan Kaki!

KBR68H - Merasa terampas haknya sebagai pejalan kaki, seorang bapak berusia 40-an tahun nekat tidur di trotoar. Bapak itu menghalau pengendara sepeda motor yang naik ke trotoar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Foto aksinya itu muncul di situs jejaring sosial belum lama ini. Sementara sebuah situs lain menampilkan video seorang ibu yang dengan berani menantang pengendara sepeda motor yang naik ke trotoar. Tak peduli hardikan, ibu itu membentangkan tangannya, memaksa sepeda motor kembali turun ke jalan raya. Itu di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta. Hak pejalan kaki di trotoar terus terampas. Bahkan pejalan kaki tak lagi aman di trotoar ketika sebuah mobil yang dikendarai pengemudi mabuk menyeruduk dan menyebabkan 9 orang tewas. Keprihatinan atas hak pejalan kaki yang dirampas memancing aksi protes Koalisi Pejalan Kaki. Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana mengikuti kampanye koalisi ini pekan lalu di pusat ibukota.

Aksi untuk Trotoar Nyaman

Belasan warga Jakarta yang menamakan diri Koalisi Pejalan Kaki bersiap turun ke jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat untuk berkampanye. Mereka akan menuntut hak sebagai pejalan kaki di Ibukota Negara. Sebelum aksi, mereka berkumpul di markas Koalisi Pejalan kaki atau KPK di Jalan Timor, Menteng, Jakarta Pusat.

Aksi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Anthony Ladjar. Pria bertubuh tambun itulah yang melakukan aksi tidur di trotoar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

“Jadi kami menyiapkan poster, ada yang besar dan kecil yah untuk dibawa. Dan ada yang untuk dipasang di sana juga, jadi ada ‘Pedestrian Bukan Untuk Jalan Motor’. Ada juga ‘Pedestrian Untuk Pejalan Kaki’. Nah di sini juga ada simbol, simbol dari KPK. Ini ada orang lari, ini menandakan orang sedang berolahraga, nih ada bapak dan anak. Bapak mau kerja, anak mau sekolah. Ini juga ada kaum difabel, dan ada juga pejalan kaki biasa. Maka itu sebabnya namanya koalisi. Kita juga dibantu teman-teman juga yang peduli dengan pejalan kaki. Nanti kita akan sosialisasi dengan sepeda motor, kalau mereka masih nekat naik ke trotoar kita terpaksa akan melakukan aksi tidur di jalan.”

Aksi Koalisi Pejalan Kaki

“Nah ini ada artinya, jalan ini kan begitu banyak polusi kan. Justru dengan berjalan kaki, itu yang akan membersihkan polusi itu”, lanjut Anthony.

Sore itu hujan rintik di Jalan M.H. Tamrin Jakarta Pusat, salah satu Jalan protokol tersibuk di Jakarta. Lalu lintas macet.

Hujan tak menghalangi belasan aktivis Koalisi Pejalan Kaki berkampanye. Mereka tidak meneriakan yel-yel apapun, bahkan tidak bicara. Mereka berpencar, berdiri di bibir trotoar dengan membawa poster yang diangkat menutupi badan mereka.

Baru sekitar 30 menit aksi itu berlangsung, seorang pengendara motor membawa naik motornya ke trotoar.

Kenapa nih naik ke trotoar?

“Jemput temen aja nih.”

Emang biasa yah naik ke trotoar ini?

“Ini maah cuma untuk jemput temen aja.”

Kenapa sih motor naik ke trotoar, karena macet atau apa?

“Nggak sabar kali yah.”

Setuju nggak kalau motor naik ke trotoar dan ada larangannya?

“Ya harus dong. kan ini untuk pejalan kaki. Kalau saya kan untuk jemput aja. Kan nggak enak berdiri di situ.”

Tri namanya. Ia tetap saja memarkirkan motornya di trotoar sambil menunggu temannya datang.

Sepeda Motor Bandel di Trotoar

Tak lama seorang pengendara motor juga menaikan motornya di trotoar. Tapi laki-laki itu hanya terdiam saat ditegur, raut wajahnya merah menahan marah.

Dessy Aulia Fajrin, seorang karyawati, antusias mengikuti aksi Koalisi Pejalan Kaki ini. Dia tahu kegiatan ini dari jejaring sosial media.

“Kan saya ke mana-mana jalan kaki, naik jalan kaki. Tapi sekarang ruang kita itu sudah kayaknya sebagai pejalan kaki sudah berbagi ruang sama penjual yang membuka lapak, sama pengguna kendaraan bermotor, jadi kita seolah-olah kita itu jadi warga yang tersisihkan. Jadi kita sebagai pejalan kaki itu nggak terpenuhi fasilitasnya. Kan trotoar juga seharusnya ada pembatas. Kayak kejadian Afriani itu kan karena pembatasnya tak tersedia. Dia bisa masuk dan nabrak.”

Ada pengalaman buruk waktu jalan di trotoar trus ada motor naik ke trotoar?

“Pengalamannya itu waktu nyebrang, kita itu digoblok-goblokin.”

Di antara belasan peserta kampanye Koalisi Jalan Kaki, ada satu perempuan asing dari Vietnam. Namanya Bui Tie Nhung, baru 3 bulan bekerja di Jakarta.

“Karena saya mau menyampaikan pesan kepedulian terhadap lingkungan di segala aktivitas. Begitu juga soal pejalan kaki. Jakarta mempunyai masalah besar kemacetan, Anda bisa lihat kemacetan tiap hari. Jadi untuk beraktivitas selama ini begitu sulit untuk saya menggunakan transportasi. Saya pergi bekerja biasa dengan berjalan kaki.”

Semakin sore semakin banyak pengendara motor yang naik ke trotoar. Tapi aktivis Koalisi Pejalan Kaki terus menghalangi. Dua jam lebih koalisi pejalan kaki mendapati belasan pemotor yang melewati trotoar karena jalan di sekitar MH Thamrin macet. Tidak ada anggota kepolisian di sana yang berjaga. Koalisi perjalan kaki berupaya menghalangi, namun pemotor tidak sadar. Sebenarnya adakah perlindungan untuk pejalan kaki? Bagaimana kesediaan pedestrian di Jakarta?

Kembalikan Fungsi Trotoar

Anthony Ladjar tidak pernah membayangkan akan berbuat nekat tidur di trotoar di Kota Tua, Jakarta Barat. Aksi itu ia lakukan tahun lalu. Alasannya hanya satu, ia kesal karena hak pejalan kaki dirampas oleh pengendara motor.

Menghalangi Sepeda Motor Merampas Trotoar

“Awalnya waktu itu saya mengajak jalan anak saya ke Kota Tua. Anak saya ini protes, kok motor bisa lewat trotoar gitu? Saya berpikir sebagai orang tua, anak saya teredukasi secara negatif. Saya bicara ke teman-teman yuk kita bikin aksi seperti ini. Supaya orang-orang tidak menyerobot trotoar, terutama itu kan di daerah hiburan yah. Makanya kita bikin spanduk. Saya cegat-cegat, karena mereka juga membentak-bentak saya dan segala macem, ya sudah saya tiduri saja di trotoarnya.”

Ketidaknyamanan trotoar atau jalur pejalan kaki di Jakarta diakui oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati.

“Pedestrian walk-nya itu masih, misalnya masih sempit, kemudian masih banyak pedagang kaki lima-nya. Kemudian juga masih banyak halangan-halangan lain, misalnya ada pot besar dan sebagainya. Saya kira kalau di luar Jakarta Pusat masih merata yah, kecuali kita temukan di sekitar developer-developer nah itu kadang-kadang mereka membangun pedestrian walk yang cukup nyaman gitu.”

Pemerintah Jakarta berjanji akan memperbaiki trotoar pedestrian tahun ini. Caranya dengan memperluas trotoar dengan ukuran standar lebar hingga 3 meter. Selain itu trotoar harus diberikan pepohonan rindang.

“Upaya kita adalah menggunakan kavling milik privat, milik pemilik kavling. Kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian akan kita ukur berapa yang dibutuhkan untuk kavling privat. Rencana yang ada di Cikini raya nanti minimal 5 meter lebarnya. Trotoarnya akan lebarnya 5 meter dan tanpa halangan apapun.”

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 soal Lalu Lintas jelas menyebutkan perlindungan dan keselamatan pejalan kaki. Bagi siapa saja pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda akan dipenjara maksimal 2 bulan dan denda sebesar Rp 500 ribu.

Namun kenyataannya jauh panggang dari pada api. Pejabat Lalu Lintas Kepolisian Jakarta Kanton Pinem mengklaim selama ini polisi sudah tegas menindak pengendara motor yang naik ke trotoar. Namun masih ada toleransi untuk kondisi-kondisi tertentu.

“Ada kewenangan kepolisian disebut diskresi. Diskresi itu adalah satu tindakan kepolisian dalam keadaan emergency. Dalam keadaan kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Misalnya situasi lalu lintas karena stuck seperti banjir atau kecelakaan atau hal-hal yang jalanan rintang dan macet. Itu bisa kita lakukan pengalihan arus lalu lintas.”

Pakar Tata Ruang Kota Elisa Sutanudjaja menilai tidak ada kebiasaan orang untuk berjalan kaki.

“Jangan lupa kita itu harus berjalan kaki, bukannya naik mobil atau naik motor. Lama-lama trotoar itu di depan bagus nggak ada yang pakai kan. Yang lebih konyol lagi Plaza Indonesia menyediakan Suttle Bus yang berhenti di Plaza BII Thamrin. Padahal itu kan tinggal nyebrang. Saya sih terkadang suka pakai, itu kan lucu loh. Sampai segitunya kah orang nggak mau berjalan kaki?”

Ditambah lagi, kata Ellisa, tata ruang Jakarta tidak terkonsep dengan baik dan tidak ramah untuk pejalan kaki.

Koalisi Pejalan Kaki (KPK) menuntut pemerintah Jakarta membuat kebijakan politik ramah pejalan kaki. Tahun depan KPK ingin pemerintah mencanangkan hari pejalan kaki. Pemimpin KPK Anthony Ladjar.

“Selesai aksi ini tuntutan kami adalah kami minta tanggal 22 Januari sebagai hari pejalan kaki. Kegiatannya kemungkinan kami akan minta kalau bisa Indonesia berjalan kaki. Kita akan menghentikan kendaraan selama 14 menit, Setelah itu jalan lagi.”

Kenapa 22 Januari?

“Itu untuk mengingat teman kita yang kurang baik nasibnya ditabrak Neng April (Afriyani –red). Dan ada padanannya waktu itu kita dengar Iwan Fals 22 Januari.”

“Kalau mau lihat keberpihakan pemerintah, lihat istana negara. Trotoar dibikin bagus tapi di situ tertulis akses pejalan kaki dilarang lewat. Itu kan satu hal tanda ketidakberpihakan negara pada pejalan kaki.”

 

Sumber: http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/19566-trotoar-itu-hak-pejalan-kaki (silahkan dengar versi audio)

Indonesia Damai Tanpa FPI!

KBR68H - Ratusan orang dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembubaran Organisasi Radikal FPI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mereka menamakan diri Aktivis Indonesia Tanpa FPI. Aksi unjuk rasa itu terinspirasi dari aksi masyarakat Kalimantan Tengah yang menolak Front Pembela Islam pekan lalu.

 

Indonesia tanpa FPI, ini yang diserukan seratusan orang di Bundaran Hotel Indonesia kemarin. Mereka hanya membawa 2 buah spanduk besar yang salah satunya bertuliskan ‘Kado Valentine untuk Habib Rieziq’.

Koordinator Aksi Vivi Widyawati mengatakan para aktivis adalah warga Indonesia dari berbagai latar belakang dan golongan.

 

Pemerintah sudah tahu ini mengganggu keamanan rakyat, keamanan masyarakat, tetapi dari pihak kepolisian yah nggak ada. Makanya ketika nggak ada tindakan atau posisi yang tegas dari kepolisian atau negara, kekerasan akan terus berlangsung

Semakin sore, peserta aksi terus bertambah. Dalam aksi itu hadir pula Sutradara Hanung Bramatyo dan Putri Presiden Ke-4 Gus Dur, Alisa Wahid. Mereka ikut menyerukan kalau rakyat Indonesia berhak mendapatkan ketenangan dalam hidup tanpa adanya organisasi radikal seperti FPI.

Hanung mengingatkan masyarakat untuk mengambil momentum Palangkaraya.

Sebagaimana teman-teman kita yang ada di Palangkaraya, mereka bisa militan, mereka bisa menetukan kapan saya bisa bersikap, kita bersikap, kita bisa diganggu, dan tidak diganggu. Maka itu tolong untuk temen-temen yang ada di sini, mari sekarang kita tunjukkan siapa sebenarnya yang mayoritas.

Peristiwa yang dimaksud Hanung adalah peristiwa pengusiran pengurus FPI pusat dari bandara Tjilik Riwut akhir pekan lalu.

Alisa Wahid ikut menyerukan Indonesia bebas kekerasan

Kita mau kerja keras untuk Indonesia. Kita perlu Indonesia lepas dari kekerasan dari kelompok-kelompok yang mengaku dirinya paling benar. pemerintah itu takut pada orang-orang yang berani menyuarakan suaranya. Maka kita harus menyuarakan suara kita Indonesia tanpa kekerasan.

 

Sudah seratus lebih aksi kekerasan yang dilakukan FPI semenjak berdiri pada 1998 silam. Di awal tahun ini saja FPI sudah melakukan aksi kekerasan sebanyak 2 kali. Satu diantaranya perusakan kantor kementerian Dalam Negeri.

Sayangnya sampai saat ini pemerintah belum mempunyai sikap tegas. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengaku belum bisa membubarkan FPI.

 

Bagi sejumlah organisasi masa mesti mengerti, bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan itu bikin tidak nyaman bagi sebagian orang di negeri kita ini. Organisasi manapun yang ada di Indonesia ini, kalau nyata-nyata melanggar hukum, terlibat dalam aksi-aksi kekerasan, harus ditegakkan. Harus seperti itu. Kalau begitu domainnya, domain hukum. Tidak bisa seorang Presiden melampaui hukum melampaui tindakan.

Menindak FPI dan ormas yang kerap melakukan kekerasan sebenarnya tak sulit. Asal polisi mau bertindak tegas, kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Tjatur Sapto Edy.

Kalau FPI melanggar hukum ya FPI ditindak, kalau pihak lain ditindak, ya ditindak juga oleh polisi. Dan penegak hukum gak boleh takut oleh siapa pun juga. Terhadap komponen mana pun juga yang melanggar terahdap hukum, kebanyakan penegak hukum kita sering ragu-ragu atau gak tegas dalam melakukan penegakan hukum yang menjadikan mayarakat itu terhadap hukum jadi tidak takut.

Kementerian Dalam Negeri juga punya wewenang untuk membubarkan kelompok-kelompok yang kerap berbuat anarkis, semisal FPI, tutur Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhamadiyah Chairul Huda.

 

Ya sebenarnya kalau berdasarkan UU yang ada, pemerintah bisa membubarkan FPI, domain itu ada di Kemendagri kalau berdasarkan UU yang berlaku sekarang ormas seperti FPI yang menganggu ketertiban dan keamanan bisa ditertibkan oleh pemerintah. hanya saja pemerintah yang gak mau melakukan itu kan?

 

Ketegasan pemerintah menindak FPI kini dinanti banyak orang.

Sumber: http://www.kbr68h.com/feature/laporan-khusus/19577-indonesia-damai-tanpa-fpi (silakan dengar versi audio)

Jamsostek untuk ODHA

KBR68H – Mulai Desember lalu, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memberikan jaminan khusus untuk Orang dengan HIV/AIDS atau ODHA. Jamsostek akan memberi bantuan pengobatan hingga Rp 10 juta pertahun untuk biaya pengobatan. Seberapa besar manfaat jaminan ini bagi ODHA? Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana bersama dua ODHA mendatangi Kantor Jamsostek di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mencari tahu prosedur mendapatkan layanan itu. Nama kedua ODHA ini kami samarkan.

Program Belum Dimulai

Dhani dan Sonny, bukan nama sebenarnya, mendatangi Kantor Jamsostek Bekasi, Jawa Barat. Mereka ingin mendaftar sebagai peserta Jamsostek HIV/AIDS.

Saat ini Dhani bekerja di sebuah lembaga sosial di Bekasi, sedangkan Sonny bekerja di lembaga pendidikan di kota yang sama. Mereka mengaku belum tahu banyak soal  program jamsostek khusus ODHA.

Mereka menceritakan awal mula terpapar virus ganas itu pada 2007 lalu. Penyebabnya adalah penggunaan jarum suntik narkoba secara bergantian.

“Gue ngerasain nggak enak, gue konsul ke dokter. Kebetulan dokter nyokap, di tanya pernah narkoba nggak. Kata gue pernah, takutnya ada HIV, terus gue disuruh tes dan ternyata positif. Gue shock yah, bagaimana yah pikiran juga. Tapi keluarga gue yang memberikan motivasi. Udah, mau diapain lagi. Nggak usah dibalik kondisi lu, yah lu harus terima begini”, ujar Dhani.

“Kalau awal sebelum sakit sih gue suka pakai. Pakai jarum suntik gitu secara sharing. Kalau gitu kan belum ketahuan, ketahuannya jarak 3 tahun sampai 5 tahun baru jatuh sakit”, sambung Sonny.

Apa aja yang kamu rasain?

“Lambung sakit, kalau narkoba begitu kan jarang makan, jadi yang diserang lambung. Lever ke serang, malamnya panas dingin. Begitu lah secara terus-terusan, masih berobat di rumah, belum dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, baru tahu kalau HIV positif”, sambung Sonny.

Di lantai 2 Kantor Jamsostek Bekasi, Dhani dan Sonny diminta menemui petugas pemasaran. Mereka disuruh menunggu hampir sejam lamanya. Petugas pemasaran pun lantas menghampiri mereka.

Dhani menanyakan prosedur pendaftaran layanan Jamsostek untuk ODHA. Namun petugas pemasaran itu menjawab dengan ragu.

“Kayaknya kalau AIDS sudah tercover apa belum yah, kayaknya saya… (gugup). Kemarin memang ada sosialisasi tambahan fasilitas yah, soal kanker juga. Tapi kalau HIV/AIDS ini malah saya belum tahu yah. Jadi begini pak, kalau berobat kan kita tahu penyakitnya apa, nah tadi sudah saya sampaikan pengidap AIDS ini di-cover atau tidak, saya belum tahu 100 persen nih pak. Mungkin bapak tanya bisa di-cover atau tidak gitu yah.”

“Gimana yah… gini aja, mungkin bapak langsung ke bawah aja kali yah. Ke Ibu Merry, bagian pelayanan kesehatan”, lanjut petugas itu.

Dhani dan Sonny beranjak mencari Ibu Merry yang dimaksud tadi. Mereka ke loket pelayanan informasi di lantai 1. Orang yang dicari tak ada di tempatnya.

Petugas loket informasi mengatakan, program Jamsostek khusus AIDS memang sudah diluncurkan sejak 1 Desember tahun lalu, namun hingga saat ini belum bisa dijalankan. Sebab PT Jamsostek belum menentukan syarat pendaftaran sampai pencairan dana klaim kesehatan secara pasti.

Petugas : “Ini diperuntukan juga ada kriterianya, seperti kepesertaan peserta sudah berapa tahun. Ada minimal-minimalnya. Perusahaan jadi peserta JPK (Jaminan Pengamanan Kesehatan) sudah berapa tahun.”

Dhani : “Itu minimal berapa tahun, saya boleh tahu?”

Petugas : “Di atas 1 tahun. Tapi nanti kita lihat di bawah atau di atas UMK, jadi ada kategorinya. Jadi memang sudah ada tambahan. Tapi teknisnya sampai saat ini belum ada.”

Jawaban yang membuat kedatangan Dhani dan Sonny sia-sia. Tujuan untuk mendaftar tak kesampaian. Padahal mereka berharap layanan ini bisa membantu mengurangi biaya pengobatan.

Janji Manis untuk ODHA

PT Jamsostek meresmikan program jaminan sosial untuk Orang Dengan HIV/AIDS atau ODHA sejak 1 Desember 2011. Namun program itu belum berjalan. Kepala Divisi Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek Mas’ud Muhammad mengatakan, jamsostek khusus ODHA masih menunggu persetujuan kenaikan upah minimum pembayaran iuran Jamsostek.

“Perubahan kedelapan PP 14, di mana selling weighted Rp 1 juta menjadi 2 kali PTKP. Upah naik, PTKP jadi naik, tapi kalau rupiah mutlak, itu bisa ditinjau secara berkala. Kemarin kita udah rapat dengan LKS Tripnas, Tripartit Nasional. Dan mereka sudah setuju, tinggal pemerintah sekarang. Kalau itu sudah disetujui, dan jalan. Tapi ada persyaratan khusus dan umum. Perusahaan harus tertib, harus sudah ikut JPK selama setahun. Kalau semua udah ikut 1 tahun, semua bisa ikut.”

Mas’ud menambahkan setiap ODHA yang terdaftar menjadi anggota Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) otomatis mendapatkan fasilitas asuransi khusus pengobatan AIDS. Peserta akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 10 sampai 20 juta pertahun. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengikuti standar kebutuhan pemeliharaan kesehatan ODHA di rumah sakit.

Agar dana tersebut cair, si pekerja harus mendapatkan surat rekomendasi sebagai ODHA dari perusahaan tempat ia bekerja. Itulah yang menjadi masalah. Diskriminasi terhadap pekerja ODHA masih ada, seperti yang pernah dialami Dhani.

“Gue HIV Positif waktu kerja jadi security, di Tangerang tahun 2007. Sudah kerja di situ, gue positif di situ. Dan akhirnya gue bicara jujur, dan nggak tau ini stigma atau nggak. Yang jelas gue diberhentikan. Diminta untuk berobat dulu sampai gue pulih, setelah itu silahkan mau coba masuk lagi, silahkan coba. Tapi udah pernah gue jalanin, posisinya nggak ada. Gue mau masuk ke situ lagi posisinya nggak ada.”

Sementara rasa rendah diri dan khawatir akan diskriminasi pernah dialami Sonny.

“Tadinya dari perusahaan, udah masih bisa kok kerja lagi. Mereka nggak tahu kan saya sakitnya apa. Yang mereka tahu cuma paru-paru dan liver. Dia masih bisa terima sakit saya seperti itu, masih bisa kerja lagi. Dan akhirnya gue keluar aja.”

Kenapa nggak ngaku aja kalau HIV?

“Kalau di perusahaan kan masih awam, saya juga nggak tahu kayak gimana penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu bagaimana. Kemungkinan yah bisa dihandel, bisa di-cut.”

Pernah nyoba? Pernah kepikiran untuk mau bilang?

“Pernah, tapi masih ketakutan mengungkap jati diri… saya nih positif, nggak ada keberanian. Intinya sih takutnya sih intinya takut dipecat. Dikeluarkan secara tidak hormat.”

Pengalaman itu dirasakan Dhani dan Sonny di tempat kerja yang lama. Kini di tempat kerja baru, mereka bisa bernafas lega. Seharusnya, ODHA tak perlu kuatir karena Undang-undang Ketenakerjaan menjamin perlindungan bagi ODHA untuk bekerja.

Nyatanya peraturan hanya menjadi coretan tinta di atas kertas. Contohnya syarat bekerja yang diterapkan PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Perusahaan penyedia tenaga kerja untuk sebuah Bank BUMN itu tidak akan menerima karyawan yang menderita HIV/AIDS. Staff Bagian Personalia PT PKSS Rustianty Safrina.

“Untuk saat ini kita belum mendapatkan kasus karyawan yang kena HIV AIDS.”

Tapi ada larangan untuk mereka yang kena HIV AIDS untuk tidak bekerja?

“Oh iya tidak boleh bekerja.”

Alasan untuk tidak menerima calon karyawan yang terkena HIV AIDS apa?

“Oh iya karena keinginan dari BRI juga. Karena faktor bekerja, di BRI itu kan kita kontrak 1 tahun. Selama kontrak itu kan diharapkan para pekerja itu kan sehat selalu. Dan pekerjaan di bank itu sangat luar biasa padatnya, sering lembur, kalau ada penyakit berat kan susah lagi.”

Direktur LSM AIDS Grapic Daniel Ramadhan mengatakan selain hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, ODHA juga harus mendapat kebijakan khusus dari perusahaan.

“ODHA itu sebenarnya punya hak untuk bekerja di perusahaan mana pun. Bukannya ODHA kalau bekerja harus dibuat khusus, tidak begitu. Tapi paling tidak ada kebijakan yang khusus sewaktu pekerjanya HIV Positif. Misalnya dengan tunjangan kesehatan yang diberikan perusahaan. Yang kedua untuk perijinan dan istirahat, mungkin juga harus fleksibel juga.”

Tunjangan kesehatan tentunya menjadi hal yang berharga. Kata Daniel, kebutuhan hidup seorang ODHA setiap bulannya bisa 3 kali lipat orang normal. Selain untuk menjaga makanan teratur dan pola gizinya, seorang ODHA bisa merogoh kocek hingga Rp 1,5 juta untuk pengobatan.

Janji Jamsostek ditunggu oleh Dhani dan Sonny. Mereka merasakan tingginya biaya hidup sebagai ODHA. Buat Dhani, dengan gaji Rp 1,5 juta perbulan, ia harus menghidupi keluarganya, selain untuk mencukupi kebutuhan pengobatan. Terlebih istrinya juga seorang ODHA.

“Seperti pengecekan laboratorium, kesehatan gue udah sejauh mana. Beratnya di situ, itu cukup mahal. Termasuk untuk obat-obat dan lain-lain. Itu harus gue kumpulin di setiap bulannya.”

Gaji kamu berapa?

“Standar aja Rp 1,5 juta. Gue nikah sama istri gue dulu dia janda punya anak 3. Setelah nikah sama gue punya anak 1. Jadi gue ngurusin 4 anak.”

Kalau Jamsostek benar-benar memberikan tunjangan kesehatan pengobatan HIV/AIDS, itu akan sangat membantu Sonny dan Dhani. Paling tidak akan memangkas pengeluaran untuk biaya berobat.

“Dari kalangan yang tidak mampu itu, berat juga bayarannya terlalu tinggi. Harapan gue sendiri sih jamsostek bisa menerima dari kalangan ODHA, yang nggak mampu sama sekali. Itu sangat berguna banget”, kata Sonny.

“Gue yakin ini sangat membantu banget, karena pengalaman gue udah punya jamsostek. Buat berobat istri gue juga membantu. Apalagi ada program untuk HIV AIDS, khususnya untuk gue sendiri, umumnya untuk temen gue”, tutup Dhani.

Untuk lebih lengkap silakan baca di situs KBR68H: http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/17796-jamsostek-untuk-odha-masih-janji-manis-di-mulut-saja

Maaf dari Belanda untuk Desa Rawagede

KBR68H - Belanda akhirnya bersikap ksatria dengan mengaku bersalah atas pembantaian ratusan petani di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Belanda meminta maaf dan memberikan sejumlah kompensasi untuk 9 janda yang suaminya menjadi korban kekejaman kolonial. Apakah maaf dan kompensasi itu akan menyembuhkan luka? Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana merekam detik-detik bersejarah permohanan maaf dari Belanda kepada masyarakat Rawagede.

Momen Bersejarah

Pagi menjelang siang, warga Desa Balongsari berkumpul di Monumen Perjuangan Rawagede. Mereka akan memperingati 64 tahun pembantaian ratusan petani Rawagede oleh tentara Belanda pada 1947 lalu. Di antara mereka hadir para saksi hidup peristiwa itu. Wanti, Lasmi, Cawi, dan Tijeng adalah para janda petani yang dibunuh oleh Belanda.

Acara pekan lalu itu terasa sangat istimewa. Pemerintah Belanda secara resmi akan mengajukan permohonan maaf atas peristiwa pembantaian itu. Puluhan jurnalis asing dan lokal siap merekam momen ini.

Permohonan maaf dari Belanda akhirnya keluar setelah puluhan tahun dinanti. Inipun berkat kemenangan 9 janda korban dalam gugatan kejahatan perang di pengadilan Den Haag, September lalu. Liesbeth Zegveld adalah sosok penting di balik kemenangan itu. Ia adalah pengacara asal Belanda yang mewakili para korban.

Dari kiri-kanan, Jeffry Pondag, Liesbeth Zegveld, Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan

Liesbeth bersama pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry Pondaag menghadiri acara peringatan hari itu.

“Nah itu Wanti binti Dodo yah, iya, ini pengacaranya nih bu. Ibu Liesbeth. Ini ibu siapa? Ibu Lasmi yah. Ini ibu siapa? Ibu Cawi. Masih kenalkan sama Liesbeth”, ujar Jeffry memperkenalkan para janda dengan Liesbeth.

Liesbeth Zegveld mengatakan permohonan maaf ini sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah pencapaian terbesar selama ia mengadvokasi kasus Rawagede.

“Saya sangat senang hari ini. Selama 3 tahun mengadvokasi mereka dan akhirnya bisa membuat mereka senang dengan keputusan ini. Bediri di antara orang-orang merayakan tragedi ini.”

Belasan veteran pejuang dari Karawang, Bupati Karawang, perwakilan dari kedutaan Belanda, dan beberapa anggota DPR juga hadir pada momen sejarah ini. Mereka duduk di bawah tenda putih megah.

Lagu kebangsaan Indonesia yang dinyanyikan paduan suara gabungan siswa SMP di Karawang, membuka acara. Diikuti dengan mengheningkan cipta.

Saat-saat yang ditunggu tiba. Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan, naik ke podium.

 

Janda Rawagede

“Hari ini, 9 Desember, kita mengenang anggota keluarga dan rekan-rekan se-desa Anda, yang 64 tahun lalu tewas pada saat aksi militer Belanda di desa Anda. Suatu hari yang menyedihkan bagi Anda semua dan sebuah contoh yang mencolok tentang bagaimana hubungan antara Indonesia dan Belanda pada masa itu berjalan ke arah yang keliru. Pemerintah Belanda belum lama ini telah mencapai kesepakatan dengan anggota keluarga korban, dengan harapan bisa ikut membantu mereka dalam babak menutup babak yang teramat sulit dalam kehidupan mereka ini. Sehubungan dengan itu, saya atas nama pemerintah Belanda, memohon maaf atas tragedi yang terjadi pada 9 Desember 1947 di Rawagede.”

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan berharap peristiwa masa lalu itu tidak mengganggu hubungan antara Indonesia dan Belanda.

Seusai menyampaikan permohonan maaf, Tjeerd dan janda korban menuju makam tempat ratusan petani korban pembantaian Rawagede bersemayam. Mereka jalan bersama dan menaburkan bunga.

Janda korban Rawagede, Wanti, Lasmi, dan Cawi mengomentari permohonan maaf Belanda.

“Saya gak dendam lagi. Sudah lama. Sudah gak sedih lagi lah”, ujar Wanti.

Ziarah ke Makam Korban

“Ya dimaafkan aja semua, kenapa. Udah nasib semua. Orang-orang itu harus memaafkan karena semua bakal meninggal kan. Itu harus kita sadari”, sambung Lasmi.

“Gini yah, yang dulu mah dulu. Kalau sekarang mah sudah saja, sama-sama. Ada yang tanya, apa nenek benci nggak? Nggak tuh. Nggak ada dendam-dendaman, yang dulu mah dulu. Yah tapi siapa yang nggak sedih. Sekarang mah udah nggak apa-apa”, tutup Cawi.

Selain permohonan maaf ini, Pemerintah Belanda akan memberikan kompensasi kepada 9 janda korban masing-masing berupa uang sebesar 20 ribu uero (baca: yuro) atau sekitar Rp 240 jutaan. Ini akan menjadi kucuran uang yang kedua kalinya dari Belanda kepada Rawagede. Dua tahun lalu dana hibah diberikan, namun muncul masalah di balik itu.

Kompensasi Untuk Para Janda

Pengacara korban pembantaian Rawagede Liesbeth Zegveld dan pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry Pondaag mendatangi rumah Saih, sekitar 1 kilometer dari Monumen Perjuangan Rawagede. Saih adalah korban selamat dari pembantaian 64 tahun lalu. Ia baru meninggal tahun lalu.

Di rumah Saih, 9 janda korban dan ahli waris membicarakan masalah kompensasi dari Pemerintah Belanda bersama Jeffry dan Liesbeth.

“Ini bukan santunan, tapi ini hak Anda semuanya. Dengar baik-baik, ini bukan santunan, tapi hak Anda. Ini bukan pemerintah Belanda memberi para korban atau para janda, tapi hakim yang ada di Den Hag Belanda itu mengatakan kalau 9 orang ini berhak untuk diganti rugi. Jadi kalian itu tidak usah berterima kasih karena itu dari keputusan dari pengadilan.”

Kompensasi itu diberikan langsung oleh pemerintah Belanda kepada para penggugat, tidak melalui pemerintah Indonesia. Uang itu sudah ada di rekening kantor pengacara Liesbeth Zegveld di Belanda dan akan diberikan pekan ini jika 9 janda dan ahli waris pembantaian Rawagede sudah memiliki nomor rekening.

Pengacara korban Liesbeth Zegveld mengatakan, uang tidak bisa mengganti kesedihan para korban.

“Jumlah kompensasi sebesar 20 ribu uero (baca: yuro) itu tidak dapat menggantikan kesedihan yang dialami para korban. Tapi permohonan maaf bisa mengisi ruang-ruang yang kosong. Karena tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kerugian yang dialami oleh para korban. Jadi permohonan maaf itu jadi sangat penting.”

Dana Hibah yang Diributkan

Selain kompensasi ini sebenarnya pemerintah Belanda pernah menjanjikan dana hibah untuk Desa Rawagede sebesar 850 ribu uero atau Rp 10 miliar lebih Janji itu disampaikan Pemerintah Belanda pada 2009 lalu.

Pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry Pondaag mengetahui ada dana hibah tersebut. Namun dana hibah itu bukan bagian dari gugatan 9 janda korban pembantaian Rawagede.

“Itu pengadilan tidak ada kaitan dengan ganti rugi. Pengadilan tidak mengatakan pemerintah Belanda harus bayar sekian. Itu dalam perundingan dengan yayasan KUKB, dan para korban di Rawagede. Kan mereka masing-masing dapat 20 ribu uero dan total 180 ribu uero.”

Sementara Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan enggan mengomentari soal dana hibah dan kompensasi untuk korban Rawagede. Katanya itu sudah diserahkan kepada pengacara pemerintah Belanda dan warga Rawagede.

“Mengenai kompensasi silahkan bertanya kepada pengacara. Jadi kesepakatan soal kompensasi sudah diserahkan kepada pengacara kedua belah pihak. Jadi itu bukan masalah saya.”

Beberapa waktu lalu terdengar kabar pemerintah Belanda sudah mencairkan dana hibah untuk Rawagede ke pemerintah Indonesia sejak 2009 lalu. Namun Kementerian Dalam Negeri membantahnya. Katanya tidak ada dana hibah yang masuk dari Belanda. Untuk kompensasi kali ini pemerintahpun tak mau ikut campur dalam penyalurannya. Wakil Menteri Luar Negeri Wardhana.

“Saya kira tim kuasa hukum dari para korban sudah melakukan koordinasi dengan para penerima itu. Tentunya akan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Pemerintah tidka ikut campur.”

Pemerintah Karawang juga mengaku belum mengerahui soal dana hibah sebesar Rp 10 miliar yang akan diberikan oleh Belanda. Bupati Karawang Ade Swara pun belum mengetahui mekanisme penyaluran dana hibah itu.

“Itu yang kita tidak tahu, mekanismenya kayak apa. Kita masih menunggu dari pemerintah pusat. Tapi kita siap membantu menyalurkan bantuan ini secara proporsional kepada penerimanya.”

Kalaupun dana itu benar akan diberikan kepada masyarakat untuk membangun desa Balongsari, Ade menyambutnya dengan baik. Katanya selama ini pembangunan desa di Karawang terhambat dengan kurangnya dana pembangunan daerah. Di kawasan Balongsari minim bangunan sekolah. Masyarakatnya pun masih hidup miskin.

Bagi para janda korban pembantaian Rawagede, uang kompensasi Rp 240 juta per orang sudah lebih dari cukup. Wanti, Tijeng dan Cawi serta ahli waris korban pembantaian Rawagede mengaku, paling tidak uang itu untuk biaya sisa hidup mereka yang rata-rata sudah menginjak usia hampir 90 tahun.

“Saya ingin buat beli rumah, belanja, beli beras segala. Buat makan, anak dua. Cucu banyak, ada 18. Cicit banyak pisan yah”, ujar Wanti.

“Bukan senang-senang lagi ah. Sekarang sudah aman-sudah resmi. Dulu mah capek, punya anak”, kata Tijeng.

“Kalau dikasih 10 juta, nanti 5 juta untuk orang-orang. Yah sama-sama enak yah. Kalau saya sendiri, enak lu, emang yang mati lu sendiri yah. Saya juga nggak enak yah. Kalau saya sih pemerintah aja yah. Kalau saya sendiri mah nggak betul yah”, tutup Cawi.

 

Selengkapnya dengar feature Radio SAGA di website Kantor Berita Radio 68H www.kbr68h.com

Relawan Ranjau Paku

KBR68H - Hati-hati berkendara di ruas jalan Ibukota Negara Indonesia, Jakarta. Ada ribuan ranjau paku bertebaran di ruas jalan protokol. Misalnya saja di sepanjang Jalan Daan Mogot, Hasyim Ashari Grogol, sampai Harmoni. Atas dasar itu 7 pria warga Jakarta membentuk komunitas Sapu Besih Ranjau Paku atau Saber. Setiap malam mereka memungut paku-paku yang bertebaran di ruas jalan tersebut. Hasilnya mereka mendapatkan sebuah pernghargaan dari pemerintah setempat. Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana mengikuti 7 kesatria Saber tersebut memungut paku di suatu malam.

Gerilya Malam Hari

Malam itu, Siswanto, Rohim, Endang, Sanawi, Umang, Doni, dan Iwan berkumpul di depan Terminal Grogol Jakarta Barat. Mereka adalah relawan Komunitas Saber atau Sapu Bersih Ranjau Paku. Mereka bersiap menyusuri Jalan Hasyim Ashari sampai Harmoni melewati depan Istana Negara, memburu paku-paku yang ada di sepanjang jalan.

Ketua Saber Siswanto menjelaskan alat-alat untuk perburuan ranjau paku.

“Kita satu bawa senter, senter ini fungsinya bilamana si pelaku ini kan pinter sekali kadang dia buang di tempat yang gelap. Atau kebetulan lampunya itu mati. Nah kemudian dia dibuang di situ, kebetulan kita pakai senter. Ada juga lampu lalin, ini untuk mencegah terjadi kecelakaan. Nanti kan ada lampu lalin, lap-lap-lap-lap, jadi pengendara bisa pelan-pelan. Untuk motor atau mobil bisa pelan-pelan, takutnya ada relawan yang tertabrak atau apa. Itu untuk mencegah aja. Kemudian ada magnet, ada yang kecil, ada juga yang panjang juga. Relawan ini ada pakai magnet kecil, kalau yang panjang itu khusus ranjau paku banyaknya, baru ranjau paku diturunkan.”

Siswanto, Ketua Saber

Peralatan itu dibeli dengan menggunakan uang sendiri. Aktivitas mereka pun tidak ada yang membiayai, uang aktivitas keluar dari kantong mereka sendiri. Siswanto juga bercerita soal awal mula Komunitas Saber terbentuk.

“Waktu itu kan anggota-anggota relawan ini kan masing-masing dulu, latar belakangnya kami nggak kenal semua. Ada yang supir, kerja kantoran, ada tukang sapu, ada tukang ojek, tukang panggul buah juga ada. Awalnya tidak saling ketemu, tidak kenal lah. Ketemunya di jalan, terus saling kontak. Kebetulan misi kita sama, ingin menolong orang yah. Karena maraknya ranjau paku itu.”

Sudah 6 bulan Saber berburu paku di jalan. Selama 6 bulan itu sudah 200 kilogram lebih paku berbagai jenis ukuran yang mereka dapat. Rata-rata dalam semalam mereka bisa mendapat 1-2 kilogram paku.

Tim Saber terus berjalan pelan dengan menunggangi sepeda motor, sambil mengarahkan cahaya senter ke jalan. Sesekali mereka turun jika melihat paku. Magnet berbentuk cincin yang dipasangkan ke sebuah tongkat diarahkan ke jalan untuk mengambil paku.

Di tengah perjalanan, setelah 1 jam menempuh perjalanan, ada sekelompok pria, sekitar 5 orang tengah memunguti paku menggunakan tongkat yang terikat magnet di ujungnya. Terjadi percakapan antara tim Saber dengan para pria itu.

Siswanto menduga justru mereka tukang penambal ban yang kerap menebarkan paku-paku di sekitar Jalan Hasyim Ashari, Grogol.

“Makanya saya tidak menuduh dia, tapi curiga. Mereka penambal ban juga. Makanya pakunya saya minta, karena legalitas mereka kan saya belum tahu.”

Paku yang Terjaring

Bambang, salah satu penambal ban tersebut berkilah.

“Kalau itu kita nggak tahu deh. Cuma yang kita kasihan ada orang lewat, bawa anak, nggak kita ambilin, membahayakan mereka yah. Tapi justru mereka menuduhnya yang nggak-nggak. Ada yang ngomong ngambilin paku jangan ditebar lagi yah. Itu yang membuat sakit hati kita. Kita kan cuma rela lillahi taala gitu.”

Selama bertugas, Komunitas Saber sering diintimidasi para penambal ban atau preman. Mereka juga pernah mendapatkan perlakuan kekerasan fisik, kata Siswanto.

“Kalau di Jalan Daan Mogot sering. Kalau di sini (Jalan Hasyim Ashari -red) belum yah.

(Seperti apa intimidasinya?)

“Hei, ngapain diambilin, saya bunuh kamu yah. Ada juga ditendang. Yang saber 02 itu yang paling sering diintimidasi. Karena tubuh dia kecil, tapi biar dia kecil, dia itu berani, dia wakil saya.”

Malam kian larut. Perburuan Komunitas Saber sudah sampai di sekitar Jalan Harmoni, sekitar 3 km dari terminal Grogol. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan pengendara yang ban motornya bocor. Tim Saber mengingatkan pengendara itu untuk berhati-hati.

Perburuan ranjau paku malam itu hampir selesai. Komunitas Saber sudah sampai di depan Istana Merdeka. Kata Siswanto, justru di depan simbol negara inilah termasuk kawasan banyak ranjau paku.

“Pernah, saya pernah ditegur paspampres yah. Waktu itu siang-siang, di tanya ”ngapain pak?”. Mohon maaf pak banyak paku, kata dia “oh kurang ajar nih orang-orang. Ini perlu disikat habis nih”, dia bilang begitu. Tapi nyatanya cuma ngomong doang aja gitu kan. Tapi banyak tuh, ada hampir 1 kg saya ambilin.”

Perburuan paku malam itu selesai. Komunitas Saber berhasil memungut lebih 3 kilogram paku dari berbagai ukuran, 2 sampai 10 centimeter. Paku-paku itu dikumpulkan dalam wadah plastik dan tidak akan dijual atau dibuang. Saber akan menyimpannya baik-baik, katanya akan dijadikan kenang-kenangan atas kerja kerasnya.

Tujuh relawan Komunitas Sapu Bersih Ranjau Paku akan terus berburu paku, keesokan malamnya dan malam-malam seterusnya. Inisiatif mereka ini diganjari penghargaan dari pemerintah Jakarta karena turut membantu keamanan publik pengguna jalan. Lalu, di mana aparat keamanan sebagai pelindung masyarakat?

Komunitas Saber

Di Mana Aparat Pelindung Masyarakat?

Perburuan ranjau paku relawan Komunitas Saber mendapat perhatian dari Pemerintah Jakarta Barat. Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin.

“Saya akan jadi bapak asuh mereka, apa kelompoknya bentuknya saya akan jadi bapak asuh mereka. Akan saya support itu, kan tidak pakai APBD itu mah. Ini penghargaan yang pantas untuk mereka, moril dan materil yang keterbatasan.”

Burhanuddin memberikan penghargaan berupa piagam dan uang. Penghargaan itu diberikan karena komunitas Saber ikut membantu ketertiban umum.

Tindak kriminalitas ranjau paku menjadi masalah serius bagi Pemerintah Jakarta. Singkat saja Gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengomentari hal ini.

“Kalau itu merugikan masyarakat, itu harus dikenakan sanksi hukum. Cari sampai ketemu!”

Sementara Walikota Jakarta Barat Burhanuddin mengandalkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk membersihkan ranjau paku di ruas jalan di wilayahnya. Namun itu pun tidak setiap saat dilakukan.

“Ada, dan sangat terbatas. Mereka ini kan ketertiban dan umum yah. Itu kan ketertiban umum, sampai pada akhirnya timbul kejahatan. Dia lihat mobil mogok, ada ibu-ibu. Tahunya tas laptonya dibawa kabur. Pasti berhimpitan kejahatan itu, mengikuti di belakangnya.”

Kepolisian Jakarta mengklaim aktivitas membersihkan ranjau paku dijalan sudah lama dilakukan kepolisian. mengandalkan mobil mini golf yang dirancang dengan menambahkan magnet di bember depan mobil tersebut. Kepala Sub Direkrorat Penyidikan dan Rekayasa Ditlantas Polda Metro Jaya Kanton Pinem.

“Mobil ranjau paku kita punya dua. Masyarakat silahkan melapor ke kantor polisi, seperti dirlantas Polda Metro Jaya di 8276001, silahkan. Kalau perlu bantuan derek atau bantuan apa, nah kita harus segera membantu. Itu adalah kewajiban kita untuk melakukan pelayanan seperti itu.”

(Bebas biaya pak?)

“Iya benar, karena itu kewajiban kita. Silahkan hubungi polisi terdekat.”

Kanton Pinem menambahkan polisi tidak mempunyai data persis jumlah tindak kejahatan penyebar ranjau paku. Polisi juga tidak mempunyai catatan khusus soal dampak dari ranjau paku itu. Bahkan polisi juga belum tahu banyak asal muasal ranjau paku itu.

Nyatanya polisi lebih banyak lambang bergerak, dan massa memakai hukum jalanan. Pertengahan bulan lalu, Komunitas Saber memergoki seorang pria penebar ranjau paku di kawasan Cengkareng Jakarta Barat. Hasilnya penebar paku itu pun diserahkan ke polisi… setelah diamuk oleh puluhan pengguna jalan.

Ketua Komunitas Sapu Bersih Ranjau Paku, Siswanto memaklumi alasan keterbatasan aparat keamanan dan pemerintah dalam membersihkan ranjau paku di jalan.

“Dari aparat pemerintah mungkin terbatas yah. Kalau kami-kami kayak gini kan cuma sukarela aja. Yah mungkin diambilin sekali dua kali, dan mungkin mereka bosen juga. Ya sudahlah, kan akhirnya juga begitu kan. Kalau relawan-relawan ini kan nggak bisa pak. Kita nggak bisa liat paku banyak sekali, harus kita cepat-cepat ambil. Kita juga nggak nyalahin dari aparat juga. Mereka juga ada usaha, tapi mungkin yah bosan atau bagaimana, nggak tahu deh itu.”

Siswanto dan kawan-kawannya bertekad terus memburu ranjau paku sampai jalanan ibukota benar-benar bersih.

“Yah kita itu sampai benar-benar steril mas. Paku steril bener nggak ada, nanti kita cari lagi di mana ada paku kami akan sisir. Kami siap aja pokoknya. Yang penting kita dikasih umur panjang, sehat, ada rejekilah untuk kita. Kebetulan kami juga butuh makan minum. Terus terang aja itu nggak ngelak lah. Kalau siang kan kita bisa beraktifitas kerja, udah gitu malamnya. Atau sebelum kerja, kita nyapu duluan, sambilan gitu loh.”

Selengkapnya dengar feature Radio SAGA di website Kantor Berita Radio 68H:  http://kbr68h.com/saga/77-saga/15543-relawan-ranjau-paku

Menyabung Nyawa Demi Timah

KBR68H - Demi segenggam timah, para penambang liar di Bangka-Belitung menyelam ke dasar laut dengan alat bantu nafas dari mesin kompresor. Udara untuk angin ban kendaraan ini mengisi paru-paru mereka selama beberapa jam di dalam air. Aktivitas pertambangan timah liar ini sudah berlangsung belasan tahun. Korban jiwa terus berjatuhan tanpa perhatian serius dari pemerintah setempat. Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana datang langsung melihat cara kerja petambang liar timah di Pulau Bangka.

Cara Kerja Tambang Liar

Siang itu Mahdi menghidupkan mesin pompa di atas jermal di lepas pantai Rambak, Sungailiat, Bangka Belitung. Mahdi adalah satu dari puluhan penambang timah bawah laut di daerah itu.

Dihidupkannya mesin pompa menjadi penanda, kalau perburuan pasir timah di dasar laut Bangka dimulai. Mahdi yang kini berusia 40-an tahun itu sudah delapan tahun menggeluti pekerjaannya menambang timah di laut Bangka.

Sambil berdiri di atas bagan apung berukuran 2 kali 3 meter Mahdi menjelaskan cara kerja menambang timah di dasar laut. Tubuh kami tergoyang karena ombak yang terus menghantam bagan yang hanya terbuat dari papan dan tong.

“Ada mesin, kompresor, ada juga ulir. Sebelum nambang biasanya… sebelum kerja kita kontrol peralatan biar semua sudah oke baru mulai operasi. Kalau kita kerja doang, namanya juga kita di dalam air kan takut ada apa-apa.”

 

Menyiapkan kompresor

Untuk mendapatkan pasir timah, Mahdi harus menyelam ke dasar laut yang dalamnya mencapai belasan meter. Ia bertugas mengatur posisi selang besar yang terhubung ke mesin penyedot pasir laut ke dalam bak besar di atas jermal kayunya.

 

“Kalau nggak ada timah yah kita cari lagi. Kadang-kadang sehari itu 10 lobang. Kadang 5 lobang, tergantung adanya timah. Kalau semua sudah disedot. Kan di atas ada orang, kawan. Kalau ada timah dia kasih kode. Bervariasilah tergantung ada orangnya. Kalau gak ada timah, kita lama di dalamnya. Inikan nggak dalam.”

Mahdi harus menyelam selama 4 jam untuk memastikan semua pasir terhisap. Selama itu, Mahdi hanya mengandalkan udara dari kompresor untuk bernafas. Udara itu mengandung karbon-monoksida, bukan oksigen. Udara tersebut adalah angin yang biasa dipakai untuk memompa ban kendaraan bermotor.

“Dia kalau nggak ada angin nggak bisa menyelam. Angin kalau kecil kita nggak bisa nyelem, nafas kita sesak, jadi harus standar. Kalau anginnya kosong, sedikitlah yah nggak besar, nanti penyelam itu pernafasannya terganggu. Cuma kalau orang baru-baru itu merasa sakit di telinga. Di telinga itu memang merasa sakit kalau orang baru-baru. Sakitnya kayak ditekan, sakit sekali itu. Kalau sudah sakit kita menelan ludah sendiri, baru dia keluar angin dari hidung. Pleenngg, plong kita. Cuma kesulitannya kalau kita lagi sakit, kayak pilek itu jangan dipaksa karena bisa keluar darah dari hidung.”

Setelah pasir berhasil tersedot ke atas perahu, dua rekan kerja Mahdi mulai memilah-milah pasir timah. Mereka mengayak pasir tersebut sambil disemprotkan air. Pasir laut yang berwarna putih akan kembali mengalir jatuh ke laut. Sedangkan pasir yang berwarna hitam akan tetap berada di atas bak penampungan. Pasir itu adalah pasir timah.

Mahdi menjelaskan ciri-ciri timah yang bagus, “Dia agak halus. Bervariasilah, ada yang bagus itu kasar biru. Ini kalau harga tinggi lumayan nih. Kalau timah Rp 80 ribu, ini bisa Rp 100 ribu nih. Kalau yang ini paling Rp 50 ribuan.”

 

Memilah Pasir Timah

Mahdi dan dua rekannya setiap hari melakukan pekerjaan itu dari pagi sampai sore hari. Pasir timah yang terkumpul akan dijual ke pengepul atau cukong. Setelah itu pengepul tersebut akan menjualnya kembali ke perusahaan pengolahan timah, yaitu PT Timah Indonesia.

 

Mahdi dan kedua rekannya sadar kalau pekerjaan mereka sangat berbahaya.

“Pernah tangan kejepit batu. Pernah kejepit, kan itu bolong, jadi tangannya kejepit batu. Kalau bisa jangan kerja kayak begini lah. Bahaya lainnya, yah tertimpa tanah, kalau saya sih belum pernah. Cuma kan kalau orang ambisi cari timah walau tanah dalam, ya itulah ambisinya tertimpa tanah dan mati. Kebanyakan sih orang merantau. Yang banyak sih orang merantau, dari Palembang, Jawa, Buton. Kalau orang asli sini gak berani lah sampai begitu nekat.”

Mahdi menambahkan, “Kalau semakin dalam itu timahnya semakin banyak. Inilah Bangka. Kalau kata orang di Bangka ini… di bawah kaki kita duit, di bawah badan kita duit, apa artinya? Kita berdiri di bawah ada timah. Kita tidur di bawah ada timah.”

Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, perahu kayu motor seorang nelayan pun menjemput Mahdi dan dua temannya untuk kembali ke darat. Perburuan hari ini hanya membuahkan 5 kg pasir timah.

Bagai Kawin Siri

 

Praktik pertambangan timah liar di Bangka Belitung mulai marak sejak tahun 2000 ketika Bangka Belitung menjadi provinsi baru. Saat masih menjadi bagian dari Sumatera Selatan, praktik tambang timah hanya dilakukan oleh PT Timah. Peraturan mengendur dan saat ini ada sekitar 30 ribu lebih penambang timah dasar laut atau Tambang Inkonvensional Apung di perairan Bangka.

Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Hendra Kusumajaya memaparkan bahaya yang mengancam pekerja tambang timah dasar laut liar dari sisi kesehatan.

“Mereka menyelam mempengaruhi sistem indra mereka. Dengan kompresor itu bisa keracunan CO-nya, dengan menyelam tanpa dilindungi alat penyelam akan mempengaruhi telinga, matanya, kemudian pernafasan. Jadi penyakit-penyakit dekompresi itu menghinggapi mereka. Mula-mula syarafnya, pendengaran hilang. Tidak bisa jalan, lumpuh. Nah ini harus ada penanganan khusus dengan hyperbaric chamber itu.”

Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah dasar laut terlihat jelas dari udara. Dari dalam pesawat tampak warna air laut di pesisir pantai Bangka berwarna abu-abu. Itu diakibatkan pasir laut yang terurai dan menyebabkan air laut keruh. Kekeruhan itu hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai. Selebihnya air laut berwarna biru.

Direktur Walhi Nasional Berry Nahdian Furqan mengatakan kekeruhan laut itu berdampak buruk terhadap biota laut.

“Kalau ikan itu kan insangnya susah bernafas atau lainnya. Begitu juga biota-biota laut yang lain. Itu baru soal kekeruhan saja, kemudian terpaparnya zat kimia yang ada di dalam tanah. Kemudian juga dari pengolahan yang dilakukan.”

Direktur Walhi Bangka Belitung Ranto Uday melihat ada pembiaran dari pemerintah terhadap kerusakan lingkungan tersebut.

“Penetapan wilayah pertambangan sebelum izin keluar harus ditetapkan dulu ini wilayah pertambangan bukan? Sudah ada izin lingkungan belum? Semua harus melewati prosedur sebelum mendapatkan dokumen amdal. Perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan ini harus melewati kajian yang komperhensif. Apakah lingkungan itu bisa dibuka untuk areal pertambangan? Atau misalnya sosial ekonomi atau sosial budayanya mendukung? Jika ini dikaji dokumen amdalnya sudah bisa dikeluarkan. Artinya bisa dikeluarkan dokumen amdal. Di Bangka Belitung izin itu tidak dilakukan. Makanya aktifitas illegal di Bangka Belitung marak terjadi. Yang kami sinyalir memang bukan hanya pemerintah yang tidak berbuat apa-apa, aparat penegak hukum juga tutup mata.”

Namun Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Hendra Kusumajaya mengatakan pemerintah tidak membiarkan begitu saja penambangan liar yang terjadi.

“Ada syarat-syarat membuka tambang-tambang itu, itu sudah ada. Ada kewajiban dan ada juga syarat. Itu sudah ada semua. Tapi yang namanya rakyat luas dan liar mereka bisa saja membuka tambang-tambang rakyat itu. Lalu ditinggal begitu saja, jadi kucing-kucingan yah. Aturannya tetap ada. Mereka tak terkendali karena tanpa ijin. Dan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi didukung oleh teknologi yang sederhana sekali yah. Jadi mereka dengan kompresor menyemprot tanah dan terjadi rongga penggalian itu. Pertama saja bisa ditimbun tanah akibat penggalian itu sendiri. Itu membahayakan mereka sendiri. Sudah ada berapa kasus yang tertimbun tanah. Jadi menggali lobang kuburannya sendiri. Tapi kita tidak bisa serta merta melarang keinginan masyarakat.”

 

Kembali ke Mahdi. Mahdi mengaku tidak punya pilihan selain bekerja sebagai penambang. Bahaya akan ia hadapi.

“Kita tukar pikiran saja, kata orang ilegal, kita ini kayak orang kawin sirih. Menurut agama sah, menurut pemerintah tidak sah kan. Kayak gini kan, menurut agama kita dianjurkan untuk mencari nafkah. Menurut agama halal penghasilan kita ini, tapi menurut pemerintah lain juga kan? Katanya ilegal, tapi kan kita nggak nyolong. Kalau kita kerja kan semua ada resikonya, baik di darat, di laut dan di udara.”

Hal yang sama diakui teman seprofesi Mahdi, Samsiar. Samsiar menganggap kebutuhan hidup di Bangka relatif tinggi. Dengan menambang Timah, Samsiar sudah bisa menghidupi keluarga dan membangun rumah yang nyaman.

“Kalau dulu itu susah, kerja serabutan. Kan anak sekarang sudah besar-besar. Kadang kerja kadang nggak, kalau jadi supir, dapat berapa sehari. Cuma Rp 30 ribu. Semenjak ada TI ini berubah hidup. Rumah aja dulu pakai kayu, sekarang pakai beton, biarpun kecil.”

 

Selengkapnya dengar feature Radio SAGA di website Kantor Berita Radio 68H: http://kbr68h.com/saga/77-saga/13411-meregang-nyawa-demi-timah

Bangka Belitung di Balik Ancaman Malaria

KBR68H - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan sebagai kawasan endemis penyakit malaria. Meski begitu pemerintah setempat mengklaim jumlah penderita malaria terus berkurang dalam 4 tahun terakhir. Berbagai program disiapkan pemerintah Babel untuk mencegah penyebaran malaria. Namun, tak ada tindakan nyata terhadap area bekas tambang timah yang menjadi lahan subur bagi sarang nyamuk malaria. Reporter KBR68H, Pebriansyah Ariefana melaporkan dari Pulau Bangka.

Pencegahan Seadanya

Junaidi terbaring di Rumah Sakit Sungai Liat, Pulau Bangka. Petugas keamanan itu sudah dua hari dirawat karena terserang malaria. Kepala Rumah Sakit Sungai Liat, Then Suyanti menengok dan memantau kondisi Junaidi.

Junaidi mengaku demam, mual dan kepala pusing. Kata dokter, ia terkena malaria vivax.

Usinya 47 tahun. Ia mengaku pernah terkena malaria jenis tropika 15 tahun lalu. Namun akhirnya sembuh. 3 tahun kemudian Junaidi kembali terkena malaria, namun jenis malaria tertiana atau malaria ringan. Pekerjaannya sebagai petugas keamanan di pabrik, membuat kesehatannya mudah turun. Terlebih pabrik tempat Junaidi bekerja berada di kawasan pantai sebelah timur Sungai Liat.

Junaidi menduga faktor rusaknya alam bekas pertambangan menyebabkan dirinya terkena malaria. Ia kerja di kawasan pantai sudah 20 tahun. Kata dia, hampir semua temannya sudah pernah kena malaria.

 

Kolam Bekas Tambang Timah Menjadi Tempat Perkembangbiakan Jentik Malaria

Malaria merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh parasit yang dikenal dengan nama plasmodium. Malaria sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu malaria tropikana, malaria tertiana, malaria ovale. Malaria tropikana adalah jenis paling berbahaya dan banyak ditemukan di Bangka Belitung.

 

Nyamuk malaria umumnya tinggal di hutan. Hanya saja nyamuk itu bisa berpindah ke pemukiman penduduk jika hutan itu gundul. Hal itu yang terjadi di Bangka Belitung, kata Direktur Walhi Bangka Belitung Ranto Uday.

“Sejak timah ditemukan awal abad ke-17 mulai marak penyakit malaria itu menghantam pekerja-pekerja tambang yang waktu itu didominasi oleh pekerja-pekerja buruh yang merupakan budak tahanan dari China oleh Belanda. Tambang itu memerlukan konsesi yang luas, karena jelas sarang nyamuk merupakan hutan yang selama ini dibuka. Maka yang paling dekat mereka butuh pasokan makanan dan yang paling mungkin dijangkau adalah pemukiman-pemukiman dan camp-camp tambang dan pekerja-pekerja tambang dan kota terdekat atau pemukiman desa terdekat.”

Ranto melanjutkan, hingga saat ini hutan yang tersisa di Pulau Bangka kurang dari 300.000 hektar dari 1,2 juta hektar luas hutan di Pulau Bangka.

Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Hendra Kusumajaya mengatakan penyakit malaria termasuk yang berbahaya, bahkan juga bisa menyebabkan kegilaan.

“Kalau orang tidak diobati tidak sempurna, ada malaria tropika itu bisa menyerang otak karena pengobatannya misalnya mengobati diri sendiri, kemudian tidak tuntas, plasmodiumnya bisa menyerang otak. Nah itu bisa menyebabkan kejang-kejang, sampai meninggal. Salah satu pengaruhnya yang menyebabkan mereka tidak meninggal, bisa pengaruh ke otaknya, bisa kejiwaan dan sebagainya. Pendatang misalnya baru masuk sini, Anda digigit nyamuk, belum ada kekebalan yah kena malaria. Nah orang baru ini yang bisa terkena malaria.”

 

Penyuluhan Ibu Hamil di Puskesmas Pangkal Lalang

Di Bangka Belitung, di Pulau Bangka khususnya, penyebaran malaria termasuk yang tertinggi di Indonesia setelah Papua. Jumlah penduduk yang terkena hingga 2 juta lebih tiap tahunnya.

 

Namun Hendra mengklaim selama 4 tahun terakhir kasus malaria di Bangka Belitung berkurang. Tercatat di tahun 2010 ada 5.500 kasus malaria jenis tropika, malaria tertiana, dan malaria ovale. Jumlah itu menurun di tahun 2011 hingga 2000 kasus.

Agar malaria tidak terus merenggut banyak nyawa, pemerintah Bangka Belitung mempunyai berbagai program. Salah satunya dengan melindungi para ibu hamil. Tujuannya agar bayi yang mereka lahirkan tidak mengalami kecatatan akibat virus malaria.

Di sebuah puskesmas di Desa Pangkal Lalang, Pulau Belitung, beberapa ibu hamil berkumpul. Mereka tampak serius mendengarkan Huzuni memberikan penyuluhan tentang persiapan persalinan. Huzuni adalah bidan di Puskesmas Pangkal Lalang.

 

“Jangan takut, setiap ibu hamil dalam kelas ini akan dibagikan 1 orang 1 kelambu. Itu adalah satu hadiah atau program yang kita rencanakan untuk menghindari malaria. Jadi setiap ibu hamil mendapatkan satu kelambu. Diharapkan dipakai yah bu biar nggak digigit nyamuk. Ibu hamil kalau sudah sakit itu sudah diobatinnya, apalagi untuk mengobati penyakit malaria. Penyakit malaria kalau sudah terkena pada ibu hamil dampaknya ke bayi, jadi bakteri atau virus yang darah ibu digigit dari nyamuk sudah ada kuman malaria. Akhirnya darah ibu sudah ada bibit malaria. Akhirnya ibu akan menggigil, mengalami demam yang tinggi, bayinya lahirnya prematur, lahirnya kurang bulan, dan macam-macam jadinya.”

Baru itulah program Pemerintah Bangka Belitung mengatasi malaria. Pemberian kelambu di untuk melindungi ibu hamil dari serangan nyamuk. Bagaimana dengan pemberantasan nyamuknya?

Sarang Nyamuk Belum Diperhatikan

 

Bangka Belitung ditetapkan sebagai daerah endemik malaria atau tempat bersarang dan berkembang biak nyamuk malaria. Sebenarnya malaria sudah sejak abad ke-18 mewabah di Pulau Bangka dan Belitung. Tepatnya saat dimulainya pertambangan timah di sana oleh Belanda. Aktivitas pertambangan timah mengakibatkan hutan gundul. Selain penggundulan hutan, bekas lubang tambang timah darat pun menjadi penyebab terus meningkatnya pertumbuhan nyamuk malaria.

Dari atas langit Pulau Bangka terlihat banyak lubang-lubang yang berdiameter lebih dari 100 meter. Lubang itu kini terisi air dan menjadi danau-danau bekas tambang. Di situlah nyamuk malaria bersarang, kata Direktur Walhi Bangka Belitung, Ranto Uday.

“Di Pulau Bangka sendiri ada lebih dari 18 ribu danau dengan berbagai golongan dan kategori itu tidak menutup kemungkinan nyamuk-nyamuk yang berpotensi menyebarkan nyamuk malaria hidup di danau bekas eks tambang itu. Tetapi sulit dibuktikan karena berbagai kategori danau mempunyai PH yang tinggi sehingga nyamuk tidak bisa hidup. Tapi kalau danau-danau yang memiliki PH yang rendah dengan kedalaman yang tidak begitu dalam kami yakin itu sangat berpotensi.”

Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Hendra Kusumajaya mengtakan, jentik nyamuk malaria tumbuh subur di danau bekas tambang yang berusia lebih dari 5 tahun.

 

“Apakah kolong itu mempengaruhi dalam peningkatan nyamuk malaria? Ya tergantung usia kolong yah, semakin tua semakin banyak. Karena daerah sepadan itu ditumbuhi rumput. Tenpat perindukan nyamuk, karena adanya lumut juga. Kalau usianya masih muda, nyamuk tidak bisa hidup di sana karena adanya logam-logam berat. Karena PH-nya berat. Jadi dalam penelitian memang jarak terbang nyamuk itu 2 kilometer tanpa hinggap, kecuali nyamuknya naik motor. Akan lebih jauh lagi. Maka pemukiman yang jaraknya 2 kilometer dari kolong itu beresiko kena gigitan nyamuk.”

Sejauh ini tidak ada yang dilakukan Pemerintah Bangka Belitung terkait lubang-lubang bekas galian tambang yang menjadi sarang nyamuk. Pemerintah setempat hanya fokus melindungi masyarakatnya untuk menghindari malaria. Kembali Hendra Kusumajaya.

“Bagaimana intervensi perilaku dan lingkungan sehingga mengurangi risiko dengan gigitan nyamuk. Tentu saja perilaku dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ini yang harus dimasyarakatkan. Kemungkinan adanya lingkungan yang harus diintervensi. Bagaimana drainasenya, air yang tergenang itu ditimbun atau kemudian di lancarkan. Sehingga mengurangi tempat perindukan nyamuk. Jadi masyarakat sendiri mengatasi jangan sampai digigit nyamuk dengan memasang kawat nyamuk, dengan memakai lotion nyamuk. Ibu hamil juga dicegah dari gigitan nyamuk, juga anak bayi dengan memberikan kelambu. Jadi kelambu-kelambu yang diberikan oleh UNICEF dan WHO itu dibagikan ke ibu-ibu hamil. Selain itu orang dewasa yang suka keluar harus memakai lotion anti nyamuk jika pergi ke daerah yang memakai perindukan nyamuk. Sementara pelayanan akses kesehatan juga semakin baik, 5-10 menit itu sudah sampai ke rumah sakit.”

Hendra Kusumajaya menambahkan, Pemerintah Bangka Belitung optimistis daerahnya bisa terbebas dari wabah malaria pada 2014 nanti.

Namun Direktur Walhi Bangka Belitung Ranto Uday meragukan hal itu. Kata dia, pemerintah harus mematikan sumber nyamuk malaria yaitu dengan menghentikan aktivitas pertambangan timah. Dengan begitu tidak ada lagi penebangan hutan dan lobang-lobang bekas tambang di Pulau Bangka dan Belitung.

“Penanganan masalah pertambangan ini tidak ada kata terlambat. Artinya Bangka Belitung masih punya peluang untuk memikirkan ulang. Sebenarnya tambang ini banyak ke sektor keuntungan, besar manfaatnya atau mudoratnya. Ini masih bisa didiskusikan oleh pemerintah dan pelaku tambang, dan hari ini masyarakat juga bagian dari itu. Kalau kami lihat tidak ada untungnya sama sekali. Jadi harus dipikirkan dengan resiko kehilangan nyawa.”

Kembali ke Juanaidi, pasien Malaria di Rumah Sakit Sungai Liat, Pulau Bangka. Malaria menurutnya tidak bisa dihindari oleh masyarakat Bangka Belitung.

“Pada intinya kalau banyak istirahat, malaria itu tidak kena. Tapi kalau kita kecapeaan, kerjanya diporsir, nggak tidur, umpama-nya kita siang-siang ada aktivitas lagi. Daya tahan tubuhnya turun. Dulu juga gitu, saya jadi security, pagi nggak tidur, siang ambil kegiatan berkebun. Dan itu saya kena, kayak sekarang.”

 

Selengkapnya dengarkan feature Radio SAGA di website Kantor Berita Radio 68H: http://kbr68h.com/saga/77-saga/14641-bangka-belitung-di-balik-ancaman-malaria

Hitam Timah di Negeri Laskar Pelangi

KBR68H - Hampir semua orang di Pulau Bangka menambang. Tua, muda, dan anak-anak. Apalagi sejak pertambangan timah liar semakin marak dalam 11 tahun terakhir. Tanpa disadari isi perut pulau itu terus tergerus. Keindahan Bangka Belitung yang sering disebut sebagai Negeri Laskar Pelangi perlahan-lahan menuju kehancurannya sendiri. Adakah upaya untuk menghentikan laju pengrusakan itu? Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana mengunjungi Pulau Bangka dan mencari jawabnya.

Hidup dari Timah

Siang itu Udin tengah sibuk menambang pasir timah di bekas pertambangan darat PT Timah Indonesia di daerah Pemali. Letaknya di sebelah utara ibukota Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Butuh 3 jam perjalanan dari Pangkal Pinang ke Pemali.

Di sana Udin yang baru berusia 13 tahun membantu paman dan ayahnya. Ia putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Dari pagi hingga sore, ia bertugas memisahkan pasir putih dengan pasir timah yang berwarna hitam. Pasir itu ada di bak penampungan yang terbuat dari papan kayu. Cara memisahkannya pun tidak sulit, Udin cukup mengaduk-aduk pasir putih yang disiram air. Ia mendapat upah 600 ribu rupiah per minggu.

Di kawasan itu ada 3 kelompok penambang timah darat tailing. Mereka menambang timah di bekas lokasi tambang PT Timah. Lokasi itu disebut tailing. Masing-masing kelompok ada 3 orang. Ayah Udin, Napsir memimpin salah satu kelompok. Sudah belasan tahun ia bekerja menambang untuk menghidupi isteri dan 14 anaknya.

Anak-anak di Tambang Timah

Dari 14 anak Napsir, hanya 5 anaknya yang ikut menambang bersamanya. Sedangkan yang lain kerja serabutan di perkebunan dan ada juga yang masih balita. Napsir tidak punya banyak pilihan selain membiarkan anak-anaknya ikut menambang.

“Daripada dikasih kerjanya main apa, daripada maling, lebih baik kerja begini.”

Selain Udin, ada juga Maslah. Maslah menambang bersama Udin. Bedanya, Maslah masih bersekolah.

“Saya sih cuma iseng aja, pulang sekolah. Cari uang jajan. Kemauan sendiri aja tanpa paksaan, kalau mau yah mau. Kalau nggak yah nggak.”

Tidak ada data resmi jumlah anak-anak yang ikut dalam aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka. Pengamat Pertambangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Erwiza Erman memperkirakan, ada sekitar 5 anak terlibat di satu lokasi pertambangan. Kalau jumlah pertambangan timah darat liar di Bangka mencapai 600, maka ada sekira 3000 anak Bangka terlibat dalam aktivitas itu.

Erwiza Erman mengatakan, tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor utama.

Pasir Timah dalam Ember

“Itu wilayah-wilayah yang kaya sumberdaya alam tapi miskin dari sektor pendidikan gitu. Orang-orang Bangka sendiri kurang terserap ke sektor pertambangan besar. Kalau dilihat lagi dari kategori orang yang menambang tidak hanya laki-laki saja. Tapi juga ada ibu-ibu dan anak-anak kecil. Anak-anak SD itu. Jadi mereka menambang di wilayah-wilayah yang namanya tailing itu, di sisa-sisa penambangan.”

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung Ismiryadi mengatakan, pemerintah tak bisa menghentikan keterlibatan anak dalam aktivitas tambang. Semata karena alasan uang.

“Mereka itu bukan bekerja loh, kalau mereka bekerja ada yang menaunginya. Itu di sebelum 2001 sudah mulai. Jadi setelah pulang sekolah, mereka bawa nampan, mereka nambang, mereka dapat timah, kemudian dapat duit.”

Bangka Belitung kaya timah. Sudah lebih 100 tahun bumi kepulauan itu dikuras. Awalnya PT Timah menjadi perusahaan tambang resmi di sana. Namun dalam 11 tahun terakhir, pertambangan liar oleh masyarakat semakin marak.

Napsir, Udin dan Maslah bukan tidak tahu aktivitas mereka melanggar hukum.

Tambang Timah Liar Darat

“Kalau nggak gini kita nggak bisa makan. Kan cuma ini mata pencarian kita di Bangka. Kecuali di kota-kota besar kan kita bisa mulung. Kalau di Bangka kan sudah umum nyari timah. Dari yang kecil sampai bapak-bapak.”

Yang tak disadari adalah dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang yang semakin marak itu.

Rusaknya Pulau Bangka terlihat jelas dari udara. Banyak lubang di daratan, bekas galian tambang, area botak tanpa pepohonan. Tidak hanya itu, kerusakan terlihat di pesisir pantai. Dari dalam pesawat tampak warna air laut di pesisir pantai Bangka berwarna abu-abu. Itu diakibatkan pasir laut yang terurai dan menyebabkan air laut keruh hingga 500 meter dari bibir pantai.

Bangka Terancam Rusak

Dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Bangka sudah mulai dirasakan warga. Linda Hermina, warga Pangkal Pinang.

“Penyakit bermacam-macam jadinya karena tambang-tambang yang tak teratur. Malaria biasanya, ispa. Pertambangan sekarang itu bedanya, udara jadi sangat panas dan krisis air. Gigi-gigi itu habis karena air timah kan. Giginya rusak karena ada kandungan timah terlalu banyak di Belitung.”

Lubang Tersisa

Linda bersumpah, tidak akan mengizinkan anak cucunya untuk bekerja sebagai penambang, bahkan kerja di perusahaan pertambangan.

“Karena saya nggak akan menyarankan anak saya bekerja di pertambangan. Karena saya mikir itu kan bukan untuk kesenangan kita kan, itu dampak lingkungan untuk anak cucu kita.”

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Hendra Kusumajaya membenarkan kondisi rawan air bersih akibat kandungan timah.

“Artinya begini, kalau kualitas air untuk air yang layak diminum memang ada beberapa hal. Air bersih yang diterima masyarakat itu baru 30 persenan di pedesaan. Mungkin di perkotaan aja ada 60 persen yang diayomi dengan PDAM. Jadi masih terkendala dengan air yang dari sumur-sumur. Ini yang menyebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan olah air. Seperti diare, disentris, hepatitis, dan keracunan. Karena kualitas air yang kurang.”

Hendra menambahkan satu-satunya sumber air bersih untuk minum dan rumah tangga di Bangka berasal dari air penampungan bekas lubang galian tambang timah. Itu pun yang usianya lebih dari 5 tahun setelah tidak ditambang. Jika di bawah lima tahun, air itu masih mengandung logam berat.

Direktur Walhi Bangka Belitung Ranto Uday mengatakan tidak ada kata terlambat untuk mengatasi kerusakan alam Bangka akibat pertambangan.

Sisa Galian

“Sekarang krisis air. Baru 10 tahun kita sudah diobrak-abrik sama pertambangan. Terus 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Kalau pemerintahnya sudah tidak mengeluarkan izin atau disebut moratorium atau apakah. Tapi setidaknya ini dulu yang dilakukan, tidak menyediakan izin tambang baru. Terus pelaku tambangnya harus bertanggungjawab. Kalau perlu harus ada sanksi pidana karena belum ada pelaku tambang yang masuk ranah pengadilan.”

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung Ismiryadi mengklaim, bersama pemerintah sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah tambang dan lingkungan ini.

“Kalau kawasan itu ingin dijadikan daerah tampung air, okay setelah nambang kita jadikan daerah tampung air. Kalau kawasan itu sudah ada tampungan air dari tambang-tambang terdahulu, okay kita jadikan konsep perumahan, kita ratakan tanahnya. Atau perkebunan, kebun apa yang cocok, kebun mete, atau apa gitu.”

Masalahnya, tak mudah menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Bangka. Hajat hidup orang banyak jadi alasannya. Kata Pengamat Pertambangan dari LIPI, Erwiza Erman.

Sungai Tercemar Sisa Tambang

“Karena dia sektor leading atau sektor ekonomi yang pokok. Bangka itu masih tergantung pada sektor pertambangan timah itu. Harus ada usaha yang terus menerus untuk memperbaiki hal ini. Sektor-sektor non pertambangan dan ekonomi lain harus ditumbuhkan untuk nantinya mereka terlibat di dalam itu. Sektor pertambangan yang ready dengan mendapatkan keuntungan di waktu yang singkat dan sependek mungkin, itu kan merusak pulau itu. Seharusnya sistemnya berkelanjutan selain menciptakan pertanian dan lapangan pekerjaan.”

Mayoritas warga Pulau Bangka tak memliki pilihan lain selain hidup dari tambang. Warga Pemali, Sungai Liat, Bekti.

“Iya kayak gini. Setelah tambang kayak gini diizinkan. Tahun 2000 sudah mulai. Mungkin waktu jaman-jamannya Orde Baru bisa ditembak satpam PT Timah ataupun tentara. Kalau misalnya kerjanya di hutan lindung itu nggak boleh, dekat pemukiman dilarang. Kalau di sini nggak.”

Maslah, penambang liar timah di Pemali, Sungai Liat mengaku bingung jika dilarang bekerja tambang.

“Kalau nambang terus itu kan nggak nentu. Kalau kita cari kan pasti bakal habis. Kalau nggak ada skill lain yah terpaksa terus nambang. Saya sekolah di Masdrasah. Nambang pun nggak apa-apa. Kalau ada keterampilan bolehlah, misal ada botol-botol aqua dibuat tempat lampu. Ada juga teman seperti ini, ada juga yang nggak. Kalau yang nggak ada yang ngebor, ngebor untuk timah juga.”

( Dengarkan kisah tersebut di www.kbr68h.com : http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/14215-tertipu-calo-penyelundup-manusia )

Islam dan Kristen Berbuka Puasa Bersama, Bisa?

Toleransi beragama masih menjadi barang mahal di Indonesia. Di bulan suci ini saja kita dengar masih ada warga sulit membangun rumah ibadah. Di awal bulan Ramadhan ini pula, Pemerintah Surakarta mengeluarkan larangan kegiatan buka puasa bersama diadakan oleh kalangan non-muslim. Sebaliknya, Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Gus Dur, berkeliling menggelar buka puasa bersama lintas agama. Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana ikut dalam roadshow belajar toleransi ini yang digelar di Bogor, Jawa Barat dan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Berbagi Kasih dan Rejeki

Beberapa jam jelang berbuka puasa, Suster Rita menyambut warga di Balai Pengobatan Umum Bintang Laut di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Di Balai Pengobatan yang dikelola oleh Biarawati Puteri Kasih Gereja Katolik itu akan digelar buka puasa bersama. Acara ini diadakan bersama istri almarhum Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, dengan warga pengupas kerang di Kalibaru Cilincing.

Suster Rita tidak sendiri. Ada belasan biarawati lain yang ikut membantu menggelar buka puasa bersama itu. Sudah 25 tahun suster Rita dan kawan-kawan hadir di tengah masyarakat Kalibaru Cilincing. Namun khusus acara berbuka puasa bersama, ini baru pertama kali.

Ratusan Warga sudah memadati lokasi acara. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan pria tua. Ada juga ibu-ibu yang membawa anaknya. Dengan mengenakan daster dan baju seadanya mereka terus disambut Biarawati Puteri Kasih Gereja Katolik dengan ramah. Dan akhirnya sosok yang ditunggu pun tiba.

Pembawa acara memperkenalkan sang tamu sebagai ibu negara. Sontak tamu yang dinanti dan juga warga tertawa sekaligus kaget. Tamu itu adalah Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Gus Dur.

Membuka acara, Sinta berkelakar, “Kalau memang dulu saya ibu negara saat Bapak abdurrahman Wahid menjadi presiden republik Indonesia yang keempat. Sedangkan yang sekarang menjadi ibu negara siapa? Ibu Ani Yudhoyono. Jadi kalau nanti disebut sebagai ibu negara, Ibu Ani bisa marah. Jadi disebut saja namanya.”

Sinta pun menjelaskan acara buka puasa bersama kaum duafa sudah ia lakukan tiap tahun, sejak mendampingi Gus Dur sebagai ibu negara.

Dalam acara buka puasa bersama itu, Sinta Nuriyah menyerukan pentingnya kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.

“Yang diajarkan puasa kepada kita, terutama kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Sehingga akan tergerak hati kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menghormati, saling menyayangi. Itu semua diajarkan oleh puasa kepada kita sekalian. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa menjalin persaudaraan yang sejati. Karena itu kita di sini saksikan bagaimana persaudaraan sejati ditampilkan. Yang menyelenggarakan acara di sini Suster Lia, Romo Edi, kan tidak seagama dengan kita.”

Suasana begitu hangat dan cair, canda tawa mengiringi ceramah Sinta Nuriyah. Usai berceramah, giliran warga menyampaikan uneg-unegnya. Salah satu warga, Rohaya mengeluhkan sulitnya hidup sebagai pengupas kerang.

“Gini yah bu, kan warga di sini semua pengupas kerang hijau yah. Termasuk saya kan yah, cuma yang menjadi problem warga sini, akhir-akhir ini kerang yang kita dapatkan kecil-kecil yah. Untuk dapat 10 kilo aja mati-matian yah. Mungkin kena limbah kali yah. Makanya saya minta untuk Ibu Sinta untuk memperhatikan rakyat kecil yang ada di pantai. Makanya saya berterimakasih yah, anak saya 2 dibiayai sekolah oleh Suster Lia Puteri Kasih, alhamdulillah sampai tamat sekolah.”

Suasana keakraban antara warga kawasan Kalibaru, Cilincing dan para biarawati Puteri Kasih Gereja Katolik baru tercipta sekitar 5 tahun terakhir. Isu kristenisasi sempat muncul saat biarawati Puteri Kasih Gereja Katolik membuka balai pengobatan umum.

Suster Rita menceritakan, “Susah sekali waktu pertama kali masuk sini, kan namanya juga mereka pikir kok agama lain ke sini. Kan tujuan kami baik yah. Yah kami saling menghormati dan saling menghargai. Yang penting kasih kan yah. Warga sempat khawatir isu kristenisasi yah. Kami kan dari katolik. Tapi yah pertama kita arahkan ke anak-anak, kita sekolahkan. Kan dulu nggak seperti ini, pada sekolah. Terus kita kasih gizi dan belajar.”

Saatnya berbuka puasa. Hidangannya sederhana, nasi kotak yang dimasak para biarawati bersama warga, buah kurma dan air mineral.

Roadshow buka puasa lintas agama oleh Sinta Nuriyah tidak hanya dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara. Acara serupa digelar di Bogor, Jawa Barat dan beberapa daerah lain. Apa yang ingin diajarkan dari acara semacam ini?

Melawan Upaya Intoleran

Saat Ramadhan baru dimulai, Pemerintah Surakarta dan Forum Lintas Agama Surakarta menyepakati larangan umat Islam berbuka puasa bersama umat agama lain. Alasannya, kata Kepala Kesbanglinmas Surakarta, Suharso, untuk menjaga situasi kondusif Kota Surakarta. Selain itu gereja yang menyelenggarakan buka puasa bersama itu dituding menyebarkan agama non-Islam dan mengganggu kegiatan agama Islam. Padahal selama puluhan tahun gereja di Surakarta itu menggelar buka puasa bersama dengan membagikan menu murah berupa nasi, lauk, air minum, dan sayur.

Sinta Nuriyah Wahid menilai, pelarangan berbuka puasa bersama dengan agama lain itu salah.

“Apa alasannya? Apa dalilnya yang tidak membolehkan? Karena tidak ada yang seperti itu. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan semua di atas bumi ini adalah manusia. Tidak pandang suku apa, warga negara apa, agamanya apa. Semua dapat peringatan itu. Bahwa kamu Aku ciptakan dari jenis lelaki dan perempuan. Dan kamu aku jadikan bersuku-suku dan bergolong-golongan. Tujuannya apa? Untuk saling bekerja sama.”

Dua pekan sebelum di Cilincing, acara buka puasa digelar di Bogor, Jawa Barat bersama penghuni Pondok Pesantren Pesantren al-Ghazali. Jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin turut diundang.

Anggota Jemaat GKI Yasmin, Bogor Alexander Paulus mengatakan, momen kebersamaan dan toleransi dari acara buka puasa bersama ini lah yang dibutuhkan bangsa saat ini.

“Acara semacam ini meruntuhkan tembok-tempok pemisah itu. Itu ada di dalam pikiran. Harus dimulai dengan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh masyarakat untuk melihat momen ini. Bahwa ini momen yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara saat ini. Kita jangan melihat perbedaan, tapi kita melihat persamaan. Karena perpecahan dimulai dari sensitifitas agama yang telah terjadi saat ini. Pemerintah harus justru membuat kegiatan-kegiatan semacam ini.”

Muhammad Ikbal, salah seorang santri Pondok Pesantren al-Ghazali di Bogor mengaku, ia jadi lebih terbuka dan toleran terhadap agama lain setelah mengikuti buka puasa dengan Jemaat GKI Jasmin.

“Sebelum diadakan acara ini saya fanatik gitu yah sama agama-agama Kristen, Budha, menutup gitu. Nggak ada keterbukaan untuk mereka, mereka itu bukan saudara kita. Tapi dengan adanya acara seperti ini, alhamdulillah pandangan saya terbuka gitu. Kita hidup itu tidak hanya dengan umat Islam aja. Tetapi dengan agama lain juga ada keharmonisan. Jangan sampai ada kecekcokan di antara kita yang menimbulkan kericuhan-kericuhan yang sekarang terjadi.”

Di Kalibaru, Cilincing, Jakarta, kegiatan buka puasa bersama yang digelar para biarawati adalah upaya menghapus saling curiga antar umat beragama. Pemimpin Balai Pengobatan Umum biarawati Puteri Kasih Gereja Katolik, Romo Dedi.

“Ketika ada niat baik, itu akan menyatukan banyak hal. Ini didasarkan oleh keikhlasan, niat baik. Ikut Ibu Sinta ini memang karena sentuhannya ke grassroot, itu sentuhannya. Sebenarnya kan persoalan intoleransi ini ada di level-level atas, di level elit. Di grassroot sendiri suster-suster itu diterima di sini selama 25 tahun. Selama itu juga akan mengikis intoleransi dengan tindakan yang nyata. Saya rasa upaya Ibu Sinta ke grassroot itu adalah usaha riil, kesaksian. Itu lebih kuat bersuara dibanding saya yang bicara di seminar antar agama. Dengan acara ini apakah ada kristenisasi? Yang menilai kan orang lain ada kristenisasi atau apa. Warga bisa ditanya.”

Isu Kristenisasi ditepis oleh Rohaya, warga Kalibaru, Cilincing. Sebaliknya, Rohaya semakin memahami arti toleransi dan akan meneruskan pelajaran itu kepada tujuh anaknya, yaitu soal toleransi beragama.

“Dia itu kalau puasa menghormati. Anak saya kan pernah ikut bantu-bantu di sana. Waktunya buka, Hikmah kamu buka puasa dulu. Nanti waktu anak saya salat, kamu salat nggak hikmah? Dia itu nggak menilai agama apa gitu, dia itu istilahnya merangkul sama orang kecil. Bukannya saya mengada-ngada yah. Terbukti anak saya dibiayai sekolahnya. Kalau ketakutan adalah awas lu nanti anaknya dijadiin agama ini ini ini. Tapi saya tahu kakak ipar saya yang udah bertahun-tahun, sampai anaknya tamat SMA dan kerja, nggak ada apa-apa. Mereka itu hanya membantu biar umat Islam dan Kristen itu nggak bermusuhan, ada kerjasama.”

 

(Untuk mendengarkan SAGA KBR68H cerita tersebut, berikut linknya: Belajar Toleransi di Bulan Ramadhan)

Komunitas Anak Langit: Manusiakan Kami!

Sabtu pagi di bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Ada belasan anak-anak mendengarkan pria berusia 29 tahunan. Pria itu mengenakan celana pendek dengan kaos hitam bertuliskan ‘Jambore Anak Langit’. Belasan anak-anak itu adalah anak jalanan, dan pria itu adalah Mukafi Solihin atau Mi’ing.

Mi’ing berdiri di hadapan anak-anak jalanan yang sudah ‘bertaubat’ tidak lagi ada di jalanan. Jadi namanya mantan anak jalanan. Anak-anak itu usianya sekitar 7-13an  tahun. Belasan anak-anak itu bagian dari Komunitas Anak Langit. Mereka bermain, belajar, dan mengembangkan bakat di segala bidang seperti musik, melukis, bahkan membuat film pendek.

Komunitas Anak Langit adalah sebuah perkumpulan mantan anak jalanan atau anak jalanan yang menuju tidak menjadi anak jalanan. Nama komunitas itu bukan nama baru di kawasan Kota Tangerang. Markasnya di bantaran  Sungai Cisadane dekat kuburan China Tanah Gocap.

Di sana anak-anak mendapatkan pendidikan ‘alam’ gratis di Rumah Belajar Anak Langit. Tidak ada guru khusus atau formal yang mengajarkan. Mereka diajar oleh relawan-relawan yang peduli dengan nasib anak jalanan di Kota Tangerang.

Ada kisah yang tertuang dari beberapa mantan anak jalanan.  Mereka adalah anak yang berprestasi. Salah satunya Nasrullah atau biasa di panggil Nass. Sekarang Nass berusia 21 tahun dan sedang mewujudkan mimpi menjadi atlet kempo nasional. Kempo buat Nass dimulai pada 2007 lalu.

“Dulu kan sempat di jalan gitu, ada satu kakak maksa. Lu nggak mungkin kan selamanya hidup di jalan gitu, kebetulan digaet di Anak Langit. Kebetulan di Anak Langit itu pembinanya punya kegiatan, dari salah satu kegiatan itu beladiri gitu. Lalu saya di ajak, sempat tertarik juga yah, awalnya sih coba-coba, enam bulan latihan ditawarkan, ‘lu mau tanding nggak?’. Nah dari situ yah saya coba untuk bertanding, waktu itu event-nya itu kejuaraan antar pelajar di daerah Jakarta, kebetulan di situ juara 3,” begitu kata Nass.

Sejak usia 9 tahun Nass bercerita sudah meninggalkan orangtuanya. Alasannya ia ingin bisa hidup mandiri. Baru belakangan ia sadar, hidup di jalanan bukan langkah yang tepat.

Selain Nass, ada juga Eris Ramadhan. Eris pernah 2 tahun merasakan kejamnya kehidupan anak jalanan. Awalnya pada 2007 lalu saat kedua orangtuanya bercerai. Eris pun frustasi.

“Waktu itu gue yah luntang-lantung di jalanan, selama 2 tahun itu. Nyari duit, ngamen, apa yang bisa dijadiin duit bisa. Yang penting bisa menghasilkan uang entah itu haram-halal yang penting bisa menghasilkan uang kenapa nggak kalau di jalan tuh. Mabok, ngamen, dan yang nggak bener gue lakuin lah. Sama anak-anak punk gitu, kalau keluar kota bareng,” ungkap Eris.

Sekarang hidup Eris lebih baik, bakat bermusiknya terasah di Sirkus Perkusi Anak Langit.

“Sirkus perkusi itu band, bukan band sih tapi grup gitu. Alat musiknya menggunakan barang-barang bekas, panci-panci, tong-tong. Yah gue emang lagi seriusin di situ. Tapi selama gue bisa kerjaan yang lain, yah gue kerjain. Bantu-bantu bikin acara, kayak pensi gitu. Kalau gitu-gitu gue bantu, kalau anak-anak bikin sepeda. Kalau di sini bikin sepeda bekas jadi baru lagi,” lanjut Eris.

Jalanan mengajarkan arti perjuangan untuk mencari makan, namun jalanan juga tidak memberikan kepastian masa depan untuk Nass dan Eris. Mereka sering berhadapan dengan aparat pemerintah. Anak Jalanan dianggap mengganggu ketertiban kota dan memperburuk pemandangan Kota Tangerang. Anak jalanan dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sering melakukan aksi kucing-kucingan. Bahkan dengan intel kepolisian sekali pun.

Pengalaman itu dialami oleh Dimas baru-baru ini. Dimas adalah anak yang masih hidup di jalan, namun yang sudah sedikit sadar kalau jalanan bukan tempatnya.

“Iya sama trantib, buser kemarin gara-gara anak punk. Ceritanya dia mabok obat, terus nyebrang eh ketabrak mobil, terus diusir sama polisi. Udah gitu polisi itunya lapor sama buser. Udah gitu dicariin, nggak semuanya.”

Saat ini Pemerintah Kota Tanggerang tak lagi memakai cara kekerasan dalam menangani anak jalanan. Satpol PP Tanggerang pun mulai dianggap sebagai teman, kakak, bahkan ayah sendiri.

Seiring dengan pembenahan perkotaan oleh Pemerintah Tanggerang, dalam 5 tahun terakhir pengentasan anak jalanan dilakukan dengan cara berbeda. Salah seorang pendiri Komunitas Anak Langit, Mukafi Solihin atau biasa disapa Mi’ing.

“Berbeda sekali, kalau pemerintah kan standarnya itu penjemputan di jalan, dadakan, taruh di panti abia itu mau ngabur atau nggak bodo amat. Yang penting pemerintah mah bagaimana mereka tidak ada di jalanan. Caranya kadang-kadang tidak memanusiakan anak-anak. Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Makanya fungsi kita untuk memberi tahu caranya, itu kan anak-anak,” jelas Mi’ing.

Kata Miing, Dinas Sosial dan Satpol PP bersama Komunitas Anak Langit sudah sepakat menggunakan cara yang lebih halus terhadap anak jalanan. Tujuannya agar anak-anak jalanan tidak menganggap pemerintah, khususnya Satpol PP, sebagai musuh. Mereka memberikan pilihan kepada anak-anak jalanan.

“Kalau Kita sih terserah anak itu, kita nggak paksa mereka. Kalau kita kan biasanya kalau sama Trantib itu juga dipaksa. Intinya sekarang kita seringnya ngobrol, turun ke jalan, ngobrol sama mereka. Urusan mereka ikut apa nggak sama kita itu urusan mereka. Kalau mereka mau ikut, syukur, nah kalau nggak juga jangan dipaksain. Karena kebaikan kalau dipaksa juga jadi nggak baik,” katanya.

Pendiri Komunitas Anak Langit lainnya, John menuturkan saat ini Satpol PP sudah sangat bersahabat dengan anak-anak jalanan. Bahkan terkadang saat ada penertiban para anak jalanan tidak lari tunggang langgang, justru mereka anggap Satpol PP adalah ayahnya sendiri.

“Ada razia memang, ada peraturan daerah yang berkenaan dengan ketertiban. Tapi mereka misalkan hari itu ada, bukan ketakutan si anak, tapi wah ayah saya datang nih. Nah saya minggir dulu deh. Kita selalu mengarahkan anak untuk sungkem, trantib datang sungkem ‘assalamualaikum ka’ panggilnya kakak. Itu yang kita bangun kan. Jadi selama ini kita memanusiakan manusia, menganakkan anak dengan dunianya. Tidak ada saya paling berkuasa di sini,” cerita John.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Satpol PP Kota Tanggerang, Rudi Hartadi mengatakan, Satpol PP tak perlu lagi menguras banyak tenaga menertibkan anak-naka jalanan. Menurutnya, cara kekerasan sudah bukan jamannya lagi.

“Kita mencoba melakukan represif atau tekanan kepada mereka. Tapi kembali tadi seperti contoh yah, sebaliknya mereka mengganggap dirinya seperti tadi, anak bangsalah yah. Bukan manusia yang kotor dan manusia yang ngk jelas, tapi kalau diajak dialog mereka memang cukup memahami tentang peraturan daerah, bagi mereka yang melanggar suruh baca peraturan daerah itu K3, kalian baca dan ingat itu, kesalahan kalian di sini,” ujar Rudi.

Strategi memanusiakan anak jalanan sudah dilakukan. Namun tidak berarti anak jalanan, pengemis dan gelandangan akan hilang di Tangerang. Kepala Dinas Sosial Tanggerang, Erlan Rusnarlan mengaku, Tangerang selalu menjadi sasaran empuk gelandangan dan pengemis-pengemis dari luar kota, tak terkecuali anak-anak terlantar.

“Nah di Kota Tangerang ini ada kasus tersendiri. Bahwa di Kota Tangerang itu ada mereka yang eks penyakit kusta. Nah penyakit kusta ini sebagian oleh pemerintah kota diberdayakan di Dinas Kebersihan yang mempunyai gaji perbulan. Ada juga yang oleh kita itu dengan kemampuan fisiknya, dilatih membuat kerudung payet atau pelatihan peternak lele. Ada salon atau montir dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang mereka yang secara fisik sulit mengikuti pelatihan. Fisiknya memang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Sehingga mereka mampunya hanya mengemis di jalan. Karena dia mengemis di jalan, dia punya istri, dan punya anak. Nah karena orangtuanya pengemis, yah anak itu main-main di jalan. Nah mereka itu jelas-jelas warga Tangerang,” kata Erlan.

Anak jalalan di Kota Tangerang memang berkurang dari tahun ke tahun. Jumlah anak jalanan pada 2010 lalu sebanyak 150-an. Ini turun drastis dibandingkan 2006 lalu yang berjumlah 400 anak.

Meski sudah berhasil mengurangi anak jalanan di Kota Tangerang, Kepala Dinas Sosial Erlan Rusnarlan sadar kalau fasilitas untuk menampung anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis masih jauh dari layak. Misal saja di Rumah Singgah milik Dinas Sosial yang tak terurus. Erlan berjanji di tahun 2012 nanti akan mencarikan tempat baru untuk dijadikan Rumah Singgah Dinas Sosial.

“Rencana memang ada, dan kami sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kota Tangerang melalui APBD untuk dibangun rumah singgah secara permanen. Hanya saja karena tanahnya belum dapat dan lokasinya. Nah ini sedang mencari tanahnya untuk bisa dibangun. Atau alternatif dua rencana ada kelurahan yang membangun kantor baru, kemudian bekas kantornya bisa digunakan akan kita mohonkan untuk dijadikan rumah singgah tadi,” lajut Erlan.

Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang adalah langkah maju dalam mengentaskan anak jalanan. Pemerintah tidak membasmi anak jalanan, namun memelihara mereka dengan memberikan fasilitas pengembangan diri.

“Bahwa mereka akan terus dilakukan pembinaan. Dan ikut serta diikutkan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh kami. Karena sekarang lagi trend pelatihan perbaikan HP, yan mereka diikuti itu. Terus untuk diikutkan pelatihan perbaikan montir dan motor. Karena latar belakang pendidikan mereka agak rendah, terbatas dan sebagainya. Sehingga dengan diberikan pelatihan seperti itu, kami berharap mereka tidak lagi hidup di jalanan lagi. Bisa mandiri dan bekerja sesuai dengan keahlian pekerjaannya tadi,” tutup Erlan.

(Untuk mendengarkan SAGA KBR68H cerita tersebut, berikut linknya: Memanusiakan Anak jalanan)